PEMERINTAH berniat melakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Batam dengan metode smart card alias kartu pintar. Dengan sistem tersebut, sepeda motor hanya boleh membeli BBM bersubsidi sebanyak dua liter per hari, sedangkan mobil pribadi sebanyak 5-7 liter per hari.
Belum ada kejelasan kapan program pembatasan pembelian BBM bersubsidi itu dilaksanakan. Ada pejabat yang menyebut bakal dimulai pada April, namun ada pejabat lain mengatakan pada bulan Juni. Batam dipilih sebagai pilot project dengan alasan jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) relatif sedikit, tidak sampai 100 SPBU, sehingga mudah dikontrol.
Jumlah kendaraan bermotor juga dianggap tidak begitu banyak dibandingkan dengan daerah lain. Selain itu, pemerintah menilai tingkat kesejahteraan warga Batam lebih tinggi sehingga dipandang cukup mampu membeli BBM nonsubsidi.
Tiga alasan tersebut tentu saja sangat terbuka untuk diperdebatkan, terutama alasan ketiga mengenai tingkat kesejahateraan warga Batam dinilai lebih tinggi daripada warga di daerah lain. Betulkah tingkat kesejahteraan di Batam lebih tinggi sehingga mampu membeli BBM nonsubsidi? Tentu jawabannya akan berbeda-beda.
Jumlah penduduk Batam sekitar 730 ribu orang, sebagian besar memperoleh pendapatan sebagai pekerja, berdagang, dan sektor informal lainnya. Sebagai daerah perbatasan dengan negara tetangga, dan kondisi alamnya, biaya hidup di Batam boleh dibilang lebih tinggi daripada daerah lain.
Hampir semua produk makanan harus didatangkan dari luar, karena tidak produk pertanian, sayuran, dan daging yang dihasilkan dari Batam. Rantai perdagangan yang panjang membuat harga-harga kebutuhan pokok lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
Begitu pula pengaruh gaya dan pola hidup warga Singapura yang banyak bersentuhan dengan Batam membuat biaya hidup menjadi lebih tinggi. Wajar saja kalau kemudian tingkat penghasilan juga lebih tinggi.
Dengan demikian, perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran sebenarnya tidak begitu jauh dengan daerah lain. Oleh karena itu, rasanya kurang bijaksana kalau sepeda motor ikut dibatasi dalam pembelian BBM bersubsidi.
Masyarakat dengan pengasilan menengah bawah di Batam hanya mampu membeli sepeda motor yang pada saat ini harganya relatif terjangkau, apalagi melalui kredit. Pada masa lalu, harga sepeda motor memang tidak terpaut jauh dengan mobil bekas eks Singapura.
Namun seiring dengan regulasi baru yang membatasi masuknya mobil- mobil bekas berharga murah dari Singapura, kelompok menengah ke bawah hanya mampu membeli sepeda motor. Bagi yang belum beruntung mampu membeli sepeda motor, mereka memanfaatkan jasa ojek motor, selain angkutan umum.
Oleh karena itu, kalau sepeda motor dibatasi dalam membeli BBM bersubsidi, biaya hidup di Batam kian melonjak. Tukang ojek akan menaikkan tarif, padahal tidak semua kawasan terjangkau angkutan umum. Para pemilik sepeda motor pribadi harus merogoh kocek lebih dalam untuk kepentingan transportasi. Tak pelak harga kebutuhan juga ikut terdongkrak.
Di sisi lain belum ada kejelasan dari pemerintah bagaimana pola dan mekanisme pembelian BBM bersubsidi dengan smart card. Hingga saat ini para pejabat terkait di Batam masih bingung menjelaskan, bahkan ada yang mengaku belum mendapatkan informasi secara resmi dari pemerintah pusat.
Belum juga jelas bagaimana wujud riil smart card . Seharusnya pemerintah pusat lebih dulu menyiapkan bentuk sosialisasi dan skema organisasi kerja yang gamblang untuk melaksanakan kebijakan itu sebelum melontarkan wacana kepada masyarakat.
Kalau masih mentah, tapi sudah dilontarkan kepada masyarakat, akibat yang ditimbulkan adalah kebingungan. Sudah harga-harga terus merangkak naik, masih ditambah lagi dengan ketidakjelasan mengenai pembatasan pembelian BBM bersubsidi.(*)


