Ulah Para Pemimpin Absurd

HARI-HARI belakangan ini, orang-orang yang hidup di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), dilanda kegundahan. Harapan akan meraih pertumbuhan ekonomi yang melaju kencang, kian meluntur. Tentu gundah, lantaran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri yang menjanjikan akan menerapkan program sepcial economic zone (SEZ) alias kawasan ekonomi khusus di kawasan ini, ternyata belum tampak kemajuan berarti menuju penerapan konsep itu.
Dalam pikiran mereka, hal yang dijanjikan langsung oleh seorang presiden saja eksekusinya bisa berlarut-larut. Bahkan, masyarakat semakin diombang-ambingkan dalam sebuah ketakpastian soal sebuah aturan sebagai dasar pijakan bagi konsep “juru selamat” guna membangkitkan kembali gairah perekonomian di daerah itu.
Kemarin berita bagus, hari ini bisa berbalik 180 derajat menjadi berita yang amat buruk. Informasi yang beredar di tengah masyarakat maupun dalam ulasan media massa setempat, senantiasa simpang-siur.
Seperti kutipan berikut ini:
“Undang-undang SEZ bakal beres dalam enam bulan ke depan,” kata Ismeth Abdullah, Gubernur Kepri yang dikutip hampir semua koran. Ketika berita gembira itu masih dinikmati oleh sebagian besar masyarakat, thau-tahu keluar berita sebaliknya. “Konsep SEZ sama sekali tidak jelas. Yang disodorkan kepada kami justru mengadopsi utuh PP No 36/200 tentang Free Trade Zone. Lantas apa yang spesial dari SEZ itu? Mohon kami diberikan konsep tertulis supaya jelas ketika menyusun undang-undangnya,” lontar Irmady Lubis selaku anggota Pansus RUU Investasi, di Gedung DPR, Jakarta sana.
Mendengar (atau membaca) berita seperti ini, tentu saja membuat drop mental pengusaha maupun masyarakat yang sangat berharap pada program khusus itu.
Tapi mau bagaimana. Semua yang sedih dan gundah dalam ketakpastian itu adalah mereka- mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu apa kata penguasa. Sungguh amat disayangkan, negara seolah-olah sengaja tarik-ulur soal dasar hukum itu. Apalagi satu-demi satu perusahaan asing mulai angkat koper meninggalkan Batam. Seperti kasus kaburnya Bos PT Livatech, Jackson Goh, di awal tahun 2007 ini.
Kini, masyarakat Kepri tinggal menunggu satu pukulan telak untuk roboh hingga tak sanggup bangkit lagi. Apalagi kalau bukan pernyataan bahwa, “Ternyata, SEZ tidak bisa diberlakukan saat ini karena bla…bla…blaaa….”.  Persis seperti ketika pemerintah menolak menerapkan FTZ di Batam, beberapa waktu lalu. merupakan bukti bahwa pemerintahan kita ternyata dipegang orang-orang berpikiran absurd. Menyedihkan.(eddymesakh.wordpress.com)

Advertisements

Perkara Pasir

INDONESIA dan Singapura ‘bertengkar’ gara-gara pasir. Adu mulut melalui media terus berlangsung, namun ekspor pasir secara liar jalan terus. Meriahnya berita di koran, ternyata tak semeriah pelaksanaan di lapangan.
Ramai-ramai teriak soal nasionalisme, justru makna nasionalisme itu sendiri semakin kabur. Buktinya ekspor pasir jalan terus. Perbuatan siapa ini? Logika sederhananya adalah, mana mungkin aparat berjaga-jaga 24 jam non stop, sementara pencurian pasir tetap berjalan dalam ruang dan waktu yang sama?
Sungguh aneh bila aktivitas penggalian pasir tidak terdeteksi dan hanya terlihat ketika tongkang- tongkang bermuatan pasir bak barisan bukit itu, terus lalu-lalang ke negeri Singapura. Pergi penuh, pulang kosong. Aneh bila mereka tidak terlihat saat mengobrak-abrik pulau-pulau di Kepri.
Sehingga semakin membingungkan ketika mendengar ada saling tuduh dan saling tuding. Indonesia menuduh Singapura, tapi “orang-orang Indonesia” terus “berbisnis” dengan mereka dalam memperjualbelikan pasir darat maupun pasir laut.  Dikeruk di sini, diurug di sana. Pulau-pulau di Indonesia dipenuhi bopeng, sementara lautan di Singapura berubah jadi daratan.
Pertanyaannya, ada gak sih perkara (penyelundupan) pasir antara Indonesia dan Singapura? Entahlah.(eddymesakh.wordpress.com)

Memanfaatkan Isu Ekpor Pasir

HUBUNGAN pemerintah Indonesia-Singapura menegang, karena konflik soal pasir darat dan pasir laut. Pemerintah Indonesia sejak 5 Februari lalu menegaskan melarang ekspor pasir ke Negeri Singa tersebut, dengan lasan merusak lingkungan hidup.
Tentu saja Singapura kelimpungan karena pasir asal Indonesia sangat diperlukan untuk pembangunan infrastruktur dan properti. Singapura membantah pasir dari Indonesia dipakai untuk kepentingan reklamasi alias menguruk laut menjadi daratan.
Ketegangan itu bahkan memicu munculnya wacana mengusir Duta Besar Singapura di Indonesiam Ashok Kumar Mirpuri dan menarik Dubers RI di Singapura. Ketua DPR Agung Laksono menyebut Singapura perlu diberi pelajaran karena menginginkan batas wilayah kedaulatannya dihitung dari daratan hasil reklamasi.
Singapura bersikukuh tidak mau membahas batas wilayah sebelum selesainya proyek reklamasi pantai. Proyek itu baru selesai pada 2030 mendatang. Proyek reklamasi tersebut telah menambah wilayah daratan Singapura sepanjang 12 km ke arah wilayah kedaulatan Indonesia.
Pada saat ini kedua negara bertetangga tersebut tengah duduk di meja perundingan mengenai penyusunan perjanjian ekstradisi. Pembahasan mengenai ekstradisi berlangsung alot karena Singapura menunjukkan keengganan untuk menyerahkan sejumlah warga negara Indonesia yang terjaring persoalan hukum kepada pemerintah RI.
Berbagai macam alasan disampaikan Singapura untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian perjanjian ekstradisi. Satu di antaranya alasan perbedaan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan Singapura. Selain itu, secara tersirat Singapura tidak mempercayai kredibilitas aparat penegak hukum di Indonesia.
Namun di balik aalasan formal itu, Singapura tidak ingin kehilangan keuntungan yang mereka peroleh dari sejumlah pengusaha asal Indonesia yang menyimpan uang dan mempunyai properti di negeri tersebut. Manakala perjanjian ekstradisi dengan Indonesia ditandatangani dan berlaku efektif, para pengusaha bermasalah asal Indonesia akan memilih negara lain sebagai ‘tempat parkir’ uang mereka dan tempat aman bersembunyi.
Masalah pasir memang dapat dipakai sebagai alat bargaining (tawar menawar) bagi pemerintah Indonesia. Namun, harus diingat bahwa Indonesia juga berkepentingan merangkul Singapura untuk menyelesaikan konsep Special Economic Zone (SEZ) di wilayah Batam, Bintan, dan Karimun.
Dalam memorandum of understanding yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Perdana Menteri BG Lee di Batam tahun lalu, Singapura juga diminta bertindak sebagai marketer (pemasar) SEZ kepada para investor asing. Kalau kemudian ketegangan hubungan kedua negara tidak bisa diselesaikan dengan win-win solution, tidak tertutup kemungkinan Singapura justru menjadi  batu sandungan.
Singapura yang sudah telanjur dipersepsikan sebagai negara yang piawai mengelola bisnis dan perdagangan serta paling kooperatif terhadap investor asing bisa melakukan kampanye negatif  tersembunyi mengenai kondisi di Indonesia. Harus diakui, rekomendasi Singapura lebih dipercaya para investor asing.
Bisa saja kemudian para investor asing –termasuk investor asal Singapura–  yang sudah menanamkan modal di Indonesia memilih hengkang. Sebagai pengusaha mereka tidak ingin terimbas/terkena dampak buruk terkait ketegangan hubungan antara pemerintah Indonesia dan  Singapura.
Dampak buruk tersebut harus dipertimbangan pemerintah Indonesia. Memang, jati diri kita sebagai bangsa berdaulat harus tetap menjadi perhatian utama, namun pada saat ini kita juga masih memerlukan Singapura.
Di sinilah seni bernegosiasi dan mencari solusi sangat diperlukan. Kalau kita dapat memanfaatkan dengan baik, isu mengenai ekspor pasir ini dapat membawa keuntungan buat negeri ini.
Setidaknya pemerintah Indonesia dapat mengatur kembali mekanisme ekspor pasir, termasuk menentukan harga dan pajak yang harus masuk ke negera. Jangan sampai lingkungan alam kita rusak, namun tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari perdagangan pasir tersebut.(*)

Bencana Angkutan

NASIB manusia di tangan Tuhan. Kecelakaan bisa terjadi di mana saja. Di negara-negara modern yang konon teknologinya sudah teramat maju pun, insiden buruk di ranah angkutan masih bisa terjadi. Di Jepang yang sistemnya sudah teruji dan dapat diandalkan kecelakaan kereta api juga kerap berulang.
Bukannya hendak bersembunyi di balik lemah dan “kuno”nya teknolgi angkutan di tanah air, namun kecelakaan angkutan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini memang terasa di luar kendali kita semua.
Akhir tahun 2006 ditutup dengan musibah tenggelamnya KM Senopati. Bergulir satu hari saja, tepat tanggal 1 Januari 2007, giliran musibah angkutan udara. Pesawat AdamAir hilang tak terlacak bersama puluhan penumpangnya. Kedua insiden tersebut, sampai saat ini masih meninggalkan persoalan dan misteri.
Setelah dua musibah besar itu, musibah kereta api ikut mewarnai gonjang-ganjing angkutan di tanah air. Kereta anjlok, kereta masuk sungai, kereta terguling, terjadi silih berganti.
Terakhir yang masih hangat di benak kita semua adalah musibah kebakaran KM Levina I, Kamis (22/2), yang sebelumnya diawali dengan musibah patahnya badan pesawat AdamAir saat mendarat di Bandara Juanda Surabaya.
Melihat polanya, barangkali di benak sebagian masyarakat timbul pertanyaan kenapa insiden udara seolah erat berkaitan dengan insiden di lautan. Dulu, kecelakaan laut yang terjadi terlebih dahulu baru disusul udara. Sekarang kecelakaan angkutan udara, baru disambung angkutan laut.
Tanpa mencoba mengkait-kaitkan kedua insiden tersebut, sepertinya insiden yang menimpa angkutan kita memang saling jalin-menjalin. Insiden-insiden yang terjadi seolah menggambarkan betapa karut-marutnya  sistem angkutan kita.
Sebagai angkutan publik, yakni angkutan yang dipakai oleh banyak anggota masyarakat, maka setiap musibah yang telah menimpa seharusnya menjadi inspirasi untuk memperbaiki sistem dan perilaku penyelenggara angkutan transportasi.
Dalam beberapa kasus, insiden yang terjadi sebenarnya lebih banyak karena faktor kealpaan manusia. Penyelenggara angkutan seringkali lupa untuk selalu melakukan checking dan perawatan alat angkutannya secara benar.
Di samping itu, pemerintah juga nampak terlalu lunak dalam menerapkan aturan pengadaan sarana angkutan. Pada banyak kasus kecelakaan, ternyata faktor usia armada angkutan selalu mengambil peran utama.
Pada kasus kecelakaan kereta api, kapal, dan pesawat udara, ternyata selalu melibatkan armada-armada yang sudah masuk kategori out of date. Tua dan terawat, itu kesan yang muncul dari beberapa kendaraan yang mengalami musibah.
Pertanyaannya sekarang, tidak bisakah pemerintah melakukan pembenahan dan aturan ketat soal faktor usia armada angkutan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi penumpang? Mungkinkah saat kir atau pemeriksaan kendaraan yang berlangsung dalam periode waktu tertentu di instansi terkait dilakukan secara sungguh-sungguh? Barangkali kita sudah saatnya berorientasi pada keselamatan, kemanan dan kenyamanan penumpang, ketimbang mengutamakan sisi bisnisnya belaka.
Oleh karenanya, setiap terjadi kecelakaan seharusnya membuat  kita makin berupaya memperbaiki diri. Memang mustahil untuk tidak ada kecelakaan lagi, tetapi kita harus bisa menekan musibah sekecil mungkin. Jangan sampai terjadi kecelakaan karena faktor yang terlalu sepele. Kita perlu makin menerapkan budaya belajar dari pengalaman, agar kecelakaan tak selalu berulang.
Hanya dengan perubahan sikap, kita bisa berharap pelayanan angkutan umum bisa lebih baik. Tanpa itu, setiap kali kita pasti hanya bisa merasa prihatin saat melihat kecelakaan terjadi.(*)

Selalu Telat Antispasi

SALAH satu kelemahan bangsa Indonesia yang selama ini sering menjadi olok-olok adalah tradisi jam karet. Penyakit massal ini terjadi di semua sisi kehidupan. Tradisi ngaret diperparah dengan birokrasi alias prosedur yang berbelit-belit.
Dampaknya, banyak hal yang seharusnya bisa cepat dilakukan, baru bisa diselesaikan cukup lama. Pekerjaan yang seharusnya murah pun akhirnya menyita biaya besar karena harus melalui birokrasi yang berbelit-belit. Semuanya harus menggunakan biaya.
Mungkin karena budaya ngaret dan berbelit-belit itulah, antisipasi bencana yang terjadi selalu terlambat. Ibarat hujan sudah datang, baru kalang kabut mencari payung dan saling menyalahkan.
Masih ingat ketika Aceh dan Nias dilanda gempa dan tsunami. Setelah ribuan nyawa melayang barulah pemerintah Indonesia ribut-ribut soal pengadaan dan pemeliharaan alat deteksi tsunami. Begitu juga saat gempa tsunami yang melanda pantai Pangandaran Jawa Barat dan gempa Yogyakarta.
Tragedi gunung Merapi baru-baru juga terlambat diantisipasi. Pasalnya, bunker yang dibangun, ternyata tidak aman dihuni pengungsi. Terbukti, mereka yang berlindung di bunker malah tewas mengenaskan.
Lumpur Lapindo terlambat diantisipasi. Saling menyalahkan dan upaya mengatasi baru dilakukan setelah lumpur menyerupai lautan. Antisipasi dilakukan setelah lumpur tak terbendung lagi dan harta benda tak ternilai lenyap.
Tragedi-demi tragedi juga terjadi dengan mudah merenggut nyawa dan harta benda. Yang terbaru, banjir Jakarta akhirinya disikapi dengan kepasrahan. Antisipasi banjir lima tahunan itu ternyata telat.
Bukan hanya tragedi akibat bencana alam. Tragedi akibat kecelakaan pun selalu telat diantisipasi. Sejumlah kecelakaan kereta api terjadi tanpa antisipasi. Dan yang cukup menyita perhatian adalah kecelakaan pesawat AdamAir di Majene Sulawesi Tengah. Pesawat dan penumpangnya hilang di laut. Dan dua hari lalu, AdamAir kembali menjadi berita gara-gara mendarat darurat di bandara Juanda Surabaya.
Yang paling terkini, kemarin kapal Devina I terbakar dalam pelayaran dari Tanjung Priok ke Bangka. Belasan penumpang tewas.  Seperti bencana dan tragedi lain, pejabat-pejabat berwenang pun mulai meributkan antisipasi. Mereka mengatakan, seharusnya tragedi tidak terjadi kalau ini dan itu. Entahlah, mungkin gara-gara selalu telat mengantisipasi pula, pulau-pulau di Kepulauan Riau diributkan setelah ludes dikeruk. Budaya.(*)

Menunggu Yusril-Ruki

PANGGUNG elit politik Indonesia kini disajikan pertikaian tinggat tinggi dengan pemeran utama Manteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Yusril Ihza Mahendra. Tak tanggung-tanggung, Yusril yang temparamental dan ahli hukum,  melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki, ke KPK yang adalah lembaga yang dipimpin Ruki.
Tindakan Yusril ini merupakan reaksi setelah diperiksa KPK terkait persetujuan  penunjukan langsung pengadaan alat bernama automatic finger print identification system di Departemen Hukum dan Perundang-undangan pada 2004. Saat itu Yusril menjabat Menteri Hukum dan Perundang-undangan (Menkumdang). Pengadaan alat senilai Rp 18,48 miliar tersebut diusut KPK karena diduga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 6 miliar.
Yusril sendiri kabarnya melaporkan Ruki ke KPK karena  terkait metode pemilihan langsung pengadaan barang-barang peralatan penyadapan KPK. Yusril melengkai laporan dengan menyodorkan bukti berupa Daftar Isian Proyek Anggaran (DIPA) bernomor 035-2/69/03/0/2005, kode 0926 dengan alokasi dana Rp 24 miliar.
Inti dari persoalan KPK dan Yusril ini memiliki kesamaan, yakni terkait dugaan korupsi. Bedanya, Yusril diperiksa KPK untuk melengkapi proses pengusutan kasus yang sedang ditangani KPK, sedangkan Ruki dilaporkan Yusril untuk diperiksa KPK.
Ibarat pertarungan kelas tinggi, pertarungan ini menjadi menarik karena menyeret kewibawaan pemerintahan Presiden SBY.  Sedangkan Ruki dilaporkan karena pimpinan sebuah lembaga pemberantasan korupsi yang paling ditakuti di Indonesia.
Posisi Yusril sebagai yang seorang pembantu Presiden SBY di kabinet atau sebagai ketua partai politik, tentu memiliki pengaruh kuat dalam kasus ini. Tak heran, tindakan Yusril bisa ikut menyeret SBY ke pengadilan,
kredibilitas KPK bisa rontok.
Sebaliknya KPK bisa merontokkan kredibilitas Yusril sebagai seorang menteri dan tokoh politik. Persoalannya nanti, siapa yang menang dan siapa yang kalah, akan berdampak pada politik dan penegakan hukum.
Sepertinya pertikaian Yusril-Ruki bakal berlangsung lama dan sangat rumit. Apapun hasilnya, sangat ditunggu. Benarkah Yusril korupsi dan Ruki korupsi? Tergantung hukum melihat jabatan keduanya atau melihat kasusnya.
Yang jelas, apapun hasilnya akan sangat berpengaruh terhadap kredibilitas penegakan hukum, khususnya terkait dalam upaya memerangi korupsi.
Kalau saja Yusril akhirnya diseret ke pengadilan dalam kasus pengadaan perangkat sidik jari, maka Ruki pun tidak tertutup akan terseret kasus pengadaan alat penyadap KPK. Artinya siapa yang diusut dan mengusut sama-sama menimbulkan dampak politik dan hukum.
Runyamnya, kalau perseteruan ini diselesaikan secara damai dan bukan melalui proses hukum, maka kredibilitas penegak hukum akan anjlok di mata masyarakat luas. Istilah hukum bisa selesai dengan jalan damai akan menjadi preseden buruk.
Bagi rakyat sendiri, mungkin pilihannya tidak banyak, yakni proses saja Yusril dan Ruki. Siapa yang benar dan siapa yang salah harus diperiksa oleh lembaga hukum tanpa melihat kedudukan keduanya. Kalau keduanya tidak benar, maka hukumlah yang menyatakan keduanya tidak bersalah. Sebaliknya, kalau keduanya bersalah, jangan ragu-ragu menghukum keduanya.
Artinya, masih banyak orang yang bisa menjadi menteri, atau memimpin KPK. Toh lebih baik kehilangan orang pintar ketimbang kehilangan orang yang memiliki hati nurani.Jadi tunggu saja babak akhir dari pertikaian  dua bintang. Yusril dan Ruki.(*)

Sensasi Iklan

Mas DodiOleh: RHR Dodi Sarjana

“SAYANG, hubungan kita sudah berakhir. Kembalilah pada istrimu. Aku kembali ke kota M. Dengarkanlah pesan terakhirku di 446-5614. Sylvia.” Itulah bunyi sebuah iklan di surat kabar yang terbit di Florida, Amerika Serikat. Akibat iklan tersebut, banyak orang yang ingin tahu isi pesan yang ditinggalkan Sylvia. Nomor telpon itu pun sibuk terus. Pesannya? Ternyata rekaman iklan dari sebuah perusahaan susu. Itulah iklan menggelitik tentang produk susu, seperti termuat di m3-access.com Telepas dari apakah itu guyonan belaka ataukah bener-bener terjadi, ide iklan di atas cukup brilian. Ciamik kata orang Tionghwa, edan kata orang Jawa. Itulah strategi beriklan dengan metode “pester the thought”, mengganggu pikiran “waras” kebanyak orang. Tentu banyak yang bertanya-tanya, iklan pembebasankah itu? Pemberontakan terhadap nalar? Ataukah ia sebuah pelarian dari sifat manusia yang jenuh dengan pola dan irama nalar yang menuntut kesetiaan (baca keajegan)? Tidak…! Bagi saya, gaya iklan tersebut masih berada dalam relnya. Iklan itu justru sedang menyiasati pola hidup manusia yang saat ini berada di ambang pergeseran budaya. Dia berani mengutamakan nalar untuk menangkap alur perubahan yang sedang terjadi, menjinakkan kegilaan dan fantasi dunia bisnis (Bandingkan dengan teori filsafatnya Bochensky yang menyatakan bahwa menjadi manusia, berarti berani mengutamakan nalar. Selebihnya adalah kegilaan, fantasi dan omong kosong.) Award winning ads, iklan cantik paling mutakhir, biasanya mengalami evolusi. Dia melakukan renaissance bentuk dan cara pengucapan yang tak terlacak teorinya di literatur. Dia meninggalkan paradigma lama, bahwa iklan kepanjangan tangan marketer yang hanya cerewet menjajakan keunggulan produk. Iklan dari genre ini boleh dibilang dikemas dengan detil dan tidak disuapkan begitu saja ke benak konsumen. Berselancar di kasus seperti ini, diperlukan terobosan baru dalam menampilkan keunggulan produk. Dan tentunya sangatlah tidak bijaksana jika dalam penawaran produk terlalu overpromise. Lebih baik menampilkan sesuatu yang lain, yang mampu membuat penasaran costumer, sehinga ujung-ujungnya mereka memborong dagangan kita. Dalam rangkaian strategi “pester”, ada “pester the dad” ataupun “pester the mom”. Banyak kalangan menyatakan strategi ini strategi tradisional. Biarlah, yang pasti yang “kuno” belum tentu jelek. Pada eranya, dia akan muncul lagi, sepertihalnya yang terjadi di dunia mode. Anda sekalian tentu pernah menemui sebuah iklan yang menampilkan anak yang kesepian ditinggal kedua orangtuanya bekerja. Si anak digambarkan membeli snack yang ada mainannya, sehinga ia punya “teman”. Iklan ini mengangu sang ibu untuk melirik produk yang ditawarkan. Atau pernahkah Anda melihat tayangan iklan Telkom yang memperlihatkan seorang kakek dengan membawa oleh-oleh mainan mengunjungi cucunya? Sial, sudah kehujanan sang anak tidak dijumpai di rumah. Kenapa tadi tidak telpon dulu, pikir sang kakek. Dengan tayangan itu, pikiran para costumer cukup umur, makin tersadarkan bahwa fungsi telepon penting dan tak tergantikan. Banyaknya tampilan iklan yang tak berani menjebol pakem atau kebiasaan, menurut hemat saya, bukan disebabkan skill atau IQ pembuatnya. Tapi lebih karena attitude para praktisi periklanan yang selalu menganggap konsumen bodoh. Tidak mengerti bahasa iklan, mampunya hanya menangkap yang tersurat, bukan mencerna yang tersirat. Nah lhoo… Padahal, awalan yang biasanya membuat konsumen tertarik adalah sensasi iklannya. Bagaimana? Hhmm.., kalau kebiasaan itu dipertahankan para pengiklan dan marketer mengamininya, bersiap-siap saja produk Anda bakal menjadi gombal amoh (barang tak berguna), tak dilirik konsumen, dan tak terjual sampai lewat tanggal kedaluwarsanya. *** (pernah dimuat di kolom bisnis Tribun Kaltim)