Sikap Kontroversial Mensesneg Yusril

PEMERIKSAAN yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Yusril Ihza Mahendra, berbuntut panjang. Yusril balik melaporkan proses pengadaan barang berupa alat penyadap canggih di KPK kepada KPK sendiri, Jumat (16/2). Orang yang dibidik Yusril yaitu Ketua KPK Taufiequrahcman Ruki. Tentu saja kasus itu menjadi sebuah fenomena menarik karena posisi Yusril sebagai seorang pembantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Lebih menarik lagi, Yusril mengaku tidak minta izin atau memberitahu Presiden SBY mengenai langkahnya melaporkan Ruki. Bahkan, ketika datang ke KPK untuk melapor, Yusril absen dari sidang kabinet. Laporan itu disampaikan sehari setelah Yusril diperiksa terkait persetujuan penunjukan langsung pengadaan alat bernama automatic finger print identification system di Departemen Hukum dan Perundang-undangan pada 2004 lalu saat ia menjadi memimpin departemen tersebut. Pengadaan alat senilai Rp 18,48 miliar tersebut diusut KPK karena diduga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 6 miliar. Dalam pengusut kasus itu, KPK telah menahan pimpinan proyek Aji Afendi dan Dirut Sentra Fillindo Eman Rahman, sebagai tersangka kasus korupsi. Yusril sendiri diperiksa sebagai saksi, sehingga cukup mengherankan ketika ia begitu bernafsu melaporkan balik Ketua KPK. Tampaknya Yusril tidak main-main karena ketika melapor ke KPK ia sekaligus membawa surat KPK tanggal 27 September 2005 mengenai metode pemilihan langsung pengadaan barang-barang peralatan penyadapan. Selain itu menyodorkan bukti berupa Daftar Isian Proyek Anggaran (DIPA) bernomor 035-2/69/03/0/2005 dengan kode 0926 dengan alokasi dana Rp 24 miliar. Di satu sisi, tindakan Yusril tersebut dapat dipandang sebagai sebuah upaya untuk menegakkan prinsip equality before the law (kesetaraan di depan hukum). Namun di sisi lain bisa memberi efek kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korupsi yang sudah berurat mengakar di negeri ini. Pemeriksaan di KPK terhadap penunjukkan langsung pengadaan piranti automatic finger print identification system bukan semata-mata pada proses administratif tetapi terkait terjadinya kerugian negara. Penunjukkan langsung pengadaan barang bukanlah tindakan melanggar hukum karena ada payung hukum berupa Keppres 80 Thn 2003. Persoalan sebenarnya adalah apakah dalam pengadaan barang itu ada pihak yang mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, orang lain, atau sebuah badan, sehingga merugikan keuangan negara. Dengan kata lain apakah ada unsur memperkaya diri. Jadi kalau memang tidak unsur memperkaya diri sendiri dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara, pengadaan barang dan jasa tanpa tender tentu tidak memenuhi syarat disebut korupsi. Oleh karena itu Yusril tidak perlu berang danmelakukan serangan balik kalau dirinya tidak mendapat manfaat finansial dari proyek pengadaan barang di departemen yang pernah dipimpinannya. Selain itu rasanya kurang etis Yusril mengambil langkah sendiri –melaporkan Ketua KPK– tanpa sepengetahuan dan persetujuan Presiden SBY. Data mengenai pengadaan barang di KPK yang menjadi dasar laporan Yusril merupakan dokumen negara dan didapat dalam kapasitasnya sebagai Mensesneg. Tidak mungkin Yusril dapat mengakses dua dokumen yang dijadikan bukti kalau ia tidak menjabat sebagai Menseneg. Sebagai pembantu presiden secara etis seharusnya Yusril berkonsultasi terlebih dulu kepada Presiden sebelum melapor. Apalagi proyek pengadaan alat-alat penyadap di KPK tersebut sudah disetujui Presiden SBY. Kalau hal itu dipersoalkan Yusril berarti ia mempersoalkan Presiden SBY yang notabene atasannya di kabinet. Tidak tertutup kemungkinan laporan Yusril menyeret Presiden dalam persoalan hukum. Padahal belum tentu penunjukkan langsung pengadaan alat penyadap tersebut mengandung unsur memperkaya diri dan merugikan keuangan negara. Preisen SBY perlu menyikapi kejadian tersebut agar muncul kejelasan apakah sikap Yusril dapat dibenarkan. Kalau tidak ada penjelasan tidak mustahil akan muncul kesan Kabinet Indonesia Bersatu tidak lagi kompak dan solid. Sebuah pekerjaan rumah bagi Presiden. (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: