Menunggu Yusril-Ruki

PANGGUNG elit politik Indonesia kini disajikan pertikaian tinggat tinggi dengan pemeran utama Manteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Yusril Ihza Mahendra. Tak tanggung-tanggung, Yusril yang temparamental dan ahli hukum,  melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki, ke KPK yang adalah lembaga yang dipimpin Ruki.
Tindakan Yusril ini merupakan reaksi setelah diperiksa KPK terkait persetujuan  penunjukan langsung pengadaan alat bernama automatic finger print identification system di Departemen Hukum dan Perundang-undangan pada 2004. Saat itu Yusril menjabat Menteri Hukum dan Perundang-undangan (Menkumdang). Pengadaan alat senilai Rp 18,48 miliar tersebut diusut KPK karena diduga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 6 miliar.
Yusril sendiri kabarnya melaporkan Ruki ke KPK karena  terkait metode pemilihan langsung pengadaan barang-barang peralatan penyadapan KPK. Yusril melengkai laporan dengan menyodorkan bukti berupa Daftar Isian Proyek Anggaran (DIPA) bernomor 035-2/69/03/0/2005, kode 0926 dengan alokasi dana Rp 24 miliar.
Inti dari persoalan KPK dan Yusril ini memiliki kesamaan, yakni terkait dugaan korupsi. Bedanya, Yusril diperiksa KPK untuk melengkapi proses pengusutan kasus yang sedang ditangani KPK, sedangkan Ruki dilaporkan Yusril untuk diperiksa KPK.
Ibarat pertarungan kelas tinggi, pertarungan ini menjadi menarik karena menyeret kewibawaan pemerintahan Presiden SBY.  Sedangkan Ruki dilaporkan karena pimpinan sebuah lembaga pemberantasan korupsi yang paling ditakuti di Indonesia.
Posisi Yusril sebagai yang seorang pembantu Presiden SBY di kabinet atau sebagai ketua partai politik, tentu memiliki pengaruh kuat dalam kasus ini. Tak heran, tindakan Yusril bisa ikut menyeret SBY ke pengadilan,
kredibilitas KPK bisa rontok.
Sebaliknya KPK bisa merontokkan kredibilitas Yusril sebagai seorang menteri dan tokoh politik. Persoalannya nanti, siapa yang menang dan siapa yang kalah, akan berdampak pada politik dan penegakan hukum.
Sepertinya pertikaian Yusril-Ruki bakal berlangsung lama dan sangat rumit. Apapun hasilnya, sangat ditunggu. Benarkah Yusril korupsi dan Ruki korupsi? Tergantung hukum melihat jabatan keduanya atau melihat kasusnya.
Yang jelas, apapun hasilnya akan sangat berpengaruh terhadap kredibilitas penegakan hukum, khususnya terkait dalam upaya memerangi korupsi.
Kalau saja Yusril akhirnya diseret ke pengadilan dalam kasus pengadaan perangkat sidik jari, maka Ruki pun tidak tertutup akan terseret kasus pengadaan alat penyadap KPK. Artinya siapa yang diusut dan mengusut sama-sama menimbulkan dampak politik dan hukum.
Runyamnya, kalau perseteruan ini diselesaikan secara damai dan bukan melalui proses hukum, maka kredibilitas penegak hukum akan anjlok di mata masyarakat luas. Istilah hukum bisa selesai dengan jalan damai akan menjadi preseden buruk.
Bagi rakyat sendiri, mungkin pilihannya tidak banyak, yakni proses saja Yusril dan Ruki. Siapa yang benar dan siapa yang salah harus diperiksa oleh lembaga hukum tanpa melihat kedudukan keduanya. Kalau keduanya tidak benar, maka hukumlah yang menyatakan keduanya tidak bersalah. Sebaliknya, kalau keduanya bersalah, jangan ragu-ragu menghukum keduanya.
Artinya, masih banyak orang yang bisa menjadi menteri, atau memimpin KPK. Toh lebih baik kehilangan orang pintar ketimbang kehilangan orang yang memiliki hati nurani.Jadi tunggu saja babak akhir dari pertikaian  dua bintang. Yusril dan Ruki.(*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: