Tiga Helikopter Misterius

SUNGGUH aneh negeri ini. Ada tiga helikopter Mi-2 buatan Rusia diparkir di hanggar Lapangan Udara TNI AL (Lanudal) Juanda, Surabaya, Jawa Timur, tetapi tidak diketahui siapa pemiliknya. Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono menyebut hanya dua helikopter yang berstatus  misterius tersebut
Juwono mengaku tidak tahu siapa yang mendatangkan heli bersangkutan dan siapa pemesannya. KSAL Laksaman Slamet Subijanto, seperti dikatakan Menhan, juga mengaku tidak tahu menahu. Kalangan politisi di DPR juga sekali tiga uang.
Semua pihak seolah takut memberi penjelasan gamblang, padahal barang senilai Rp 2 triliun tersebut berada di markas militer selama bertahun-tahun. Sudah begitu parahkah sistem administrasi dan pengarsipan di negeri ini sehingga barang yang begitu besar tidak dapat terdeteksi asal muasalnya dalam waktu cepat.
Sosok yang mengganti KSAL memang berganti-ganti, demikian pola Komandan Lanudal Juanda, tetapi bukankah mereka masih bisa dihubungi. Mengapa pula Menhan sampai harus minta waktu untuk melakukan penelusuran? Sebuah kejanggalan yang seharusnya tidak perlu terjadi.
Mulai agak terang ketika seorang petinggi dari PT Nova Nindro, Ria Hasibuan, memberi penjelasan. Menurutnya, tiga helikopter tersebut didatangkan ke Indonesia oleh dua perusahaan berbeda.
Tahap pertama, sebanyak dua helikopter didatangkan PT Ceria Niaga Pertiwi yang dipimpin Niko, pada 2002. Tahap kedua, PT Nova Nindro, pimpinan Guritno, mendatangkan satu helikopter lagi pada 2005.
Menurutnya, dua unit helikopter tersebut merupakan bagian dari 16 heli pesanan pemerintah Indonesia. Uang muka sudah dibayar 1,7 juta dolar AS, sedangkan sisanya masih harus menunggu persetujuan dari Departemen Keuangan
Mesin perang yang belum dilengkapi senjata itu ternyata pernah diujicoba pada saat Hari Armada, 5 Desember 2006 lalu, oleh pilot dari Rusia. Artinya, baru empat bulan lalu helikopter terakhir dipakai di wilayah kedaulatan RI. Tapi mengapa kemudian semua orang seolah-olah tidak tahu menahu dan terkesan cuci tangan?
Tidak mungkin pilot asing dapat melakukan kegiatan terbang dengan piranti militer di sebuah acara resmi kalau tidak ada izin dari pimpinan TNI. Mana mungkin para penerbang Rusia tersebut dapat masuk ke hanggar di Lanudal Juanda dan menggunakan helikopter tanpa izin otoritas di negeri ini.
Memang proses pembelian helikopter tersebut belum tuntas. Belum ada serah terima secara resmi. Tapi paling tidak para pejabat di TNI maupun Departemen Pertahanan seharusnya lebih care karena negara telah mengeluarkan uang muka pembelian 1,7 miliar dolar AS. Sebuah angka yang tidak sedikit.
Kurang bijak rasanya kalau TNI tidak bisa memanfaatkan helikopter tersebut, karena pada saat ini sangat dibutuhkan. Kalaupun pembelian barang dinilai bermasalah, harus dibentuk sebuah tim untuk menyelesaikannnya.
Kalau dirunut ke belakang, di era Presiden Megawati Seokarnoputri, pemerintah Indonesia mulai mencari peluang membeli persenjataan dari Rusia. Alasannya,  Amerika Serikat (AS) masih alot melepaskan embargo peralatan militer kepada Indonesia.
Agar tidak terlalu tergantung kepada Negeri Paman Sam tersebut, pemerintah Indonesia mulai membeli jet tempur Sukoi dan sejumlah helikopter. Pembelian tidak dilakukan secara tunai tetapi melalui barang-barang hasil bumi yang dikelola Bulog, plus pemberian uang muka.
Sempat ada persoalan, karena rekanan yang dilibatkan dalam pembelian tersebut bermasalah. Selain itu perusahaan EDB Rostov Mil mengganti pimpinan yang selama ini berhubungan dengan perusahaan pengimpor di Indonesia. Alhasil hubungan jadi terputus.
Oleh karena itu, senyampang tiga helikopter tersebut belum menjadi barang rongsokan tak bernilai, pemerintah segera melakukan pembicaraan ulang dengan pihak Rusia. Kalau ada lampu hijau, setidaknya TNI Al dapat mengirim pilot untuk belajar menerbangkan heli bersangkutan.
Selanjutnya, piranti tersebut dapat dimanfaatkan untuk latihan para pilot heli TNI AL  lainnya dan dipakai melakukan kegiatan operasi. Seperti diakui oleh KSAL, jajarannya butuh heli itu untuk kepentingan operasi.
Sudah saatnya kita mulai merapikan sistem administrasi dan pencatatan piranti tempur –baik yang sudah diserahkan maupun berstatus dititipkan– agar tidak terjadi lagi sebuah fenomena seorang menteri tidak tahu menahu mengenai soal aset  yang berada di bawah wewenangnya. Cukup sudah rakyat disuguhi tontotan tidak lucu.(*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: