Skandal Anggaran

ISU seputar wakil rakyat dari pusat sampai daerah makin sering saja berputar-putar di soal anggaran yang dikelola secara tidak transparan. Seolah ada skandal anggaran yang sengaja dimainkan oleh para wakil rakyat dan eksekutif untuk kepentingan yang lebih sempit. Caranya dengan mengakali anggaran. Ada semacam upaya mencari-cari celah untuk mengucurkan uang negara bagi kepentingan pribadi dan golongan. Lihat saja, di pusat ada program pengadaan laptop bagi semua anggota DPR yang nilainya mencapai Rp 12,1 miliar. (Rencana ini baru dibatalkan, Selasa (27/3/2007) oleh DPR sendiri) Pun biaya pengawalan unsur pimpinan DPR yang menghabiskan anggaran hingga Rp 16,5 miliar! Untuk pengadaan laptop, negara hendak dirugikan berlipatganda. Pertama, tujuan pengadaan laptop itu terkesan mengada-ada sehingga sekadar memboroskan keuangan negara. Kedua, harga laptopnya sudah digelembungkan berkali lipat sehingga ada selisih ‘uang hantu’ sebesar Rp 550 juta. Sebelumnya, DPRD seluruh Indonesia mencak-mencak dan menggeruduk DPR pusat untuk memprotes revisi PP 37/2006 tentang tunjangan komunikasi dewan. Mereka resah karena sebagian di antara mereka sudah menerima dan menghabiskan dana ratusan juta, tapi tiba-tiba didesak untuk dikembalikan. Khusus di Batam, juga diwarnai ’skandal’ anggaran. Paling mutakhir adalah adanya insentif bagi Komisi II Dewan Kota Batam yang ‘disetor’ oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Komisi ini membidangi urusan anggaran. Hal ini terungkap setelah ada tawaran Kadispenda untuk memperpanjang kerja sama kemitraan dengan anggota Komisi II yang baru. Karena belum lama ini DPRD Kota Batam lakukan kocok ulang semua personel komisi. Khusus komisi ‘basah’ itu, tiap bulan Dispenda Kota Batam menyetor Rp 50 juta yang dikemas sebagai “insentif kemitraan”. Dananya dicubit dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk ketua komisi dijatah Rp 5 juta per bulan dan para anggota masing-masing Rp 4,5 juta per bulan. Komisi ini diawaki 10 personel. Aneh. Ada kemitraan khusus antara Dispenda dan Komisi II DPRD yang dirasa perlu disediakan ‘insentif’ tambahan tersebut. Bahkan, setoran insentif itu pun atas persetujuan wali kota, sebagaimana diakui mantan Kadispenda Batam, Agussahiman, bahwa itu didasarkan surat keputusan (SK) wali kota. Insentif itu berpotensi melanggar hukum. Sebab, berdasarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2007, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, tiap bulan para anggota dan Ketua DPRD sudah mendapat 14 jenis penghasilan berupa gaji pokok plus berbagai tunjangan ini-itu yang diambil dari APBD. Jika ditambah tunjangan “insentif kemitraan” ini, berarti khusus Komisi II, penghasilannya menjadi 15 jenis. Ironis! Di saat banyak rakyat masih hidup menderita, para wakilnya justru bergelimang insentif bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Belum lagi studi banding ke mana-mana yang juga menyedot banyak anggaran. Rakyat diwajibkan setia membayar pajak, sementara para pengelola anggaran dan wakil rakyat kebagian menghambur-hamburkan uang untuk mempertebal kantong sendiri dan untuk hal-hal yang tidak relevan bagi kepentingan rakyat banyak. Alangkah bijaknya apabila dana-dana yang sangat besar dan sangat dibutuhkan masyarakat tersebut dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan dihabiskan untuk membayar DPR/DPRD.(edy)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: