Sulit Urus KTP SIAK

SEJATINYA pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dengan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) memiliki tujuan sangat baik. Sebab, melalui model KTP SIAK, data kependudukan daerah hingga nasional akan menjadi database yang dapat menyajikan berbagai profil kependudukan untuk berbagai kepentingan.
Penerapan KTP SIAK didasarkan pada UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam UU ini ditegaskan, setiap warga negara Indonesia wajib memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang berlaku seumur hidup. NIK sekaligus akan menjadi pengendali dan data penduduk guna menghindari dokumen ganda. NIK akan dicantumkan di dalam dokumen kependudukan dan menjadi dasar bagi penerbitan paspor, SIM, NPWP, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
NIK akan membentuk database kependudukan nasional sebagai referensi satu-satunya untuk berbagai aplikasi pelayanan publik. Data itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk berbagai keperluan pembangunan. Sebab, dengan data demografi yang benar, tentu akan menghasilkan kebijakan yang benar pula.
Penerapan KTP SIAK yang akan menghasilkan single identity number (SIN), juga bisa dimanfaatkan oleh kepolisian untuk melacak pelaku kejahatan, perguruan tinggi untuk berbagai penelitian, bahkan untuk kepentingan investor yang akan menanamkan investasinya di sebuah daerah.
Bagi industri jasa keuangan, seperti perbankan, multifinance, dan asuransi, misalnya, selama ini selalu sulit menerapkan prinsip know your customer (mengenal nasabah). Ini karena identitas pribadi calon nasabah kadang sulit diverifikasi. Tak jarang pula bank atau perusahaan multifinance menerima nasabah yang sebenarnya menggunakan identitas asli tapi palsu, alias aspal. Dengan NIK, pelaku industri jasa keuangan lebih mudah mengenal siapa nasabahnya. Banyak lagi manfaat turunan dari database kependudukan yang rapi dan lengkap.
Khusus untuk Kota Batam, KTP SIAK mulai diterapkan (pelayanan) pada Senin, 14 Mei 2007. Seharusnya program ini mulai dikerjakan pada awal tahun 2007 dengan target akhir tahun 2008 semua penduduk sudah tercatat dengan data yang unik, akurat, dan terkontrol.
Namun, melihat situasi yang terjadi saat ini, tampaknya program SIAK ini bakal sulit diterapkan. Apalagi Pemko Batam, khususnya dinas kependudukan, belum melakukan sosialisasi secara luas sehingga tidak banyak warga yang memahami manfaat dan tahapan-tahapan pengurusan KTP SIAK dengan benar. Sehingga meskipun persiapan secara teknis sudah dijalankan, tidak menjamin layanan KTP SIAK akan berjalan sesuai harapan. Banyak warga mengaku kesulitan mengisi form yang tak mudah dipahami. Informasi kepada mereka mengenai kelengkapan data pun tidak tersampaikan dengan baik, sehingga seseorang yang mengurus KTP SIAK harus berkali-kali bolak-balik ke kantor kelurahan. Ini memakan banyak waktu dan biaya.
Lebih dari itu, para petugas di kelurahan, kecamatan, hingga dinas kependudukan semestinya lebih mengutamakan pelayanan kepada publik. Kenyataannya, petugas menjadi malas-malasan karena dengan penerapan KTP SIAK, mereka tidak memperoleh apa-apa dari orang yang mengurus KTP. Saat ini saja, berkas-berkas permohonan KTP dan KK SIAK dari 12 kecamatan se-Kota Batam, menumpuk di dinas kependudukan. Itu baru segelintir orang yang mengurus, apalagi bila seluruh penduduk kota ini berbondong-bondong mengurus KTP dan KK SIAK mereka. Yakinlah, pasti terjadi chaos, dan pada akhirnya praktik percaloan tak terhindarkan.(*)