Hukuman Mati

PARA terpidana mati kasus narkoba yang ditangkap dan diadili di Bali mengajukan gugatan ke Mahkamah Konsitusi (MK). Para terpidana itu, Edit Yunita Sianturi (WNI), Rani Andriyani alias Melisa Aprilia (WNI), Myuran Sukumaran (warga Australia), Andrew Chan (Australia), dan Scott Anthony Rush (warga Australia), beralasan pidana mati pada Undang-Undang No 22 Thn 1997tentang Narkotika bertentangan dengan UUD 45.
Rupanya gugatan itu  kandas. Majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang diketuai  Jimly Asshiddiqie menolak dalil sindikat narkoba tersebut, Selasa (30/10), bahkan menyarankan agar terpidana mati segera dieksekusi.
Dalil yang menyebut para terpidana mati tersebut tetap punya hak hidup, dipatahkan oleh MK dengan menyatakan bahwa para korban narkoba juga mempunyai hak untuk dilindungi.Selain itu majelis juga melihat dalil pemohon menihilkan kualitas dari kejahatan dan hanya berpandangan semata-mata pada right to live (hak hidup) bagi pelaku.
Tentu saja putusan MK tersebut melegakan karena kalau sampai orang-orang yang melakukan kejahatan berat terkait narkoba lolos dari hukuman mati, negeri ini akan menjadi ajang sindikat-sindikat serupa. Penjatuhan hukuman mati saja tidak membuat jera para pelaku kejahatan narkoba, apalagi kalau hanya mendapatkan hukuman di luar hukuman mati.
MK juga memberikan masukan bagi berbagai pihak terkait dengan pembaruan hukum pidana nasional, terutama menyangkut pidana mati. Ada empat masukan dari MK menyangkut pidana mati,  intinya perlu ada masa percobaan selama 10 tahun kepada terpidana. Manakala selama jangka waktu itu terpidana berkelakuan terpuji, hukuman dapat diubah dengan pidana seumur hidup atau 20 tahun penjara.
Tentu saran dari MK itu dalam pelaksanaannya harus mendapat pengawasan ketat. Harus ada ukuran yang jelas apa yang dimaksud dengan berkelakuan terpuji. Jangan sampai penerapannya seperti pemberian remisi (pengurangan hukuman) yang terkesan kurang akurat dan kredibel.
Para terpidana mati boleh dibilang melakukan kejahatan luar biasa yang sangat merugikan banyak orang. Dengan demikian perlu kecermatan untuk menilai apakah yang bersangkutan benar-benar bertobat dan tidak membahayakan orang lain di kemudian hari.
Mengenai saran MK untuk segera mengeksekusi terpidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap, juga perlu kesamaan pandangan jajaran aparat penegak hukum. Secara formal, orang yang telah dijatuhi hukuman hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) dapat disebut berkekuatan hukum tetap.
Namun masih ada upaya hukum lain yaitu peninjauan kembali dan grasi (pengampunan dari presiden). Dalam aturan hukum peninjauan kembali tidak dapat menunda eksekusi. Artinya meski terpidana mengajukan peninjauan kembali (PK), eksekusi hukuman mati dapat dilakukan.
Sedangkan terpidana yang tengah mengajukan grasi memang tidak boleh dieksekusi terlebih dulu sebelum ada jawaban dari presiden
Dalam praktik, kejaksaan sebagai eksekutor menuda pelaksanaan hukuman mati ketika terpidana mengajukan PK. Bahkan ada terpidana mati yang berkali-kali mengajukan PK dan grasi sekaligus.
Secara formal memang tidak diatur berapa kali terpidana bisa mengajukan PK dan grasi, sehingga akibatnya eksekusi hukuman mati menjadi tertunda-tunda. Kesulitan lain, tidak diatur jangka waktu maksimal sesorang boleh mengajukan PK dan grasi.
Sebagai contoh, Jaksa Agung Hendarman Supandji memberi ‘dealine’  selama 30 hari kepada tiga terpidana kasus bom Bali I pertama untuk mengajukan grasi. Hendarman sadar betul dealine itu tidak mempunyai dasar hukum karena memang tidak diatur jangka waktunya.
Jajaran kejaksaan khawatir ketika kjadwal eksekusi sudah disusun tiba-tiba para terpidana kasus bom Bali I  mengajukan grasi. Padahal ketika mengajukan grasi terpidana tidak boleh dieksekusi. Sebuah dilema yang membawa kesan eksekusi hukuman mati sangat bertele-tele.
Oleh karena itu saran dari MK agar terpidana mati segera dieksekusi sepanjang sudah ada putusan hukum berkekuatan tetap, dapat menjadi bahan pertimbangan dari kejaksaan. Dengan demikian para terpidana mati tidak menjadi beban bagi Departemen Hukum dan HAM yang mengelola lembaga pemasyarakatan (LP).(*)

Tantangan Baru PLN Batam

HARI ini, Rabu (3/10/2007), PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam merayakan HUT ke-7. Ulang tahun kali ini boleh dibilang istimewa karena kawasan Batam yang menjadi wilayah pelayanan PT PLN Batam menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- undang (Perpu) No 1 Thn 2007 mengenai KEK di kawasan batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Sebuah payung hukum yang diharapkan dapat menarik investasi ke wilayah BBK dan pada akhirnya mempercepat akselerasi pertumubuhan ekonomi di wilayah Porvinsi Kepulauan Riau.
Pada masa kini, kebutuhan listik di kawasan Batam bisa disebut tidak ada masalah. Begitu pula ketika nanti arus investasi deras mengalir, kalau dilihat dari road map dan rencana kerja PT PLN, kebutuhan listik di Batam masih dapat terlayani.
Sebuah tantangan baru bagi PT PLN Batam untuk tidak sekadar melayani kebutuhan listrik di Batam tetapi juga di wilayah Bintan dan Karimun. Sebenarnya PT PLN Batam yang dikomandani Ir Ifriandi Msc, juga punya obesesi pengembangan pelayanan ke wilayah Bintan, meski harus diakui harus  melalui jalan berliku untuk merealisasikan obsesi bersangkutan.
Persoalan investasi (modal) yang tidak sedikit dan tarik ulur mengenai tarif merupakan persoalan tidak sederhana. Tidak mudah meyakinkan warga Bintan, terutama kalangan pebisnis dan pengusaha setempat, terkait besaran tarif listik.
Sebgai sebuah korporasi swasta murni –anak perusahaan PT PLN (Persero)– penerapan tarif tentu tidak bisa disamakan dengan tarif dasar listrik (TDL) nasional yang mengandung unsur subsidi. Pada satu sisi, subsidi memang sangat banyak membantu masyarakat, namun di sisi lain memicu munculnya kesulitan- kesulitan baru.
Tersedotnya anggaran negara untuk subsidi acapkali dituding sebagai biang dari sulitnya membangun pembangkit listrik yang baru. Tak pelak, gap yang kian jauh antara kebutuhan dan ketersediaan pasokan aliran listik menimbulkan kelangkaan. Tak heran terpaksa dilakukan pemadaman bergilir yang begitu merepotkan banyak pihak.
Tak ada jalan lain kecuali dicari jalan tengah yang setidaknya dapat mengatasi satu bagian dari persoalan. Pertanyaan yang sering muncul, mana yang harus didahulukan, mengatasi kelangkaan pasokan listrik atau bersepakat mengenai penerapan tarif regional. Tidak mudah untuk menjawab dengan cepat.
Namun, ketika regulasi baru di wilayah BBK sudah digulirkan, rasanya pilihan pertama patut dijadikan acuan untuk menentukan sikap. Untuk mendorong masuknya investasi ke wilayah BBK, jaminan ketersediaan aliran listik menjadi sebuah keniscayaan.
Kalau terus menerus kita berdebat panjang mengenai penerapan tarif tanpa ada gerak maju untuk melakukan langkah riil mengatasi kelangkaan listrik di Bintan dan Karimun, rasanya keinginan menarik investasi ke wilayah ini ibarat jauh panggang dari api.Untuk mengatasi persoalan, butuh pengorbanan semua pihak.
Untuk meyakinkan warga Bintan, PT PLN Batam perlu terus menerus membuktikan diri sebagai sebuah korporasi yang profesional, akuntable, dan efisien. Persepsi masyarakat terhadap korporasi yang berbau plat merah –apalagi nama PT PLN Batam mirip benar dengan PT PLN (Persero)– sudah telanjur negatif.
Perusahaan plat merah (BUMN) selalu dipersepsikan sebagai korporasi yang tidak efisien, salah urus, terlilit KKN, dan terus merugi. Wajar saja kalau kemudian muncul ide untuk mengubah nama PT PLN Batam agar dengan mudah dan cepat warga masyarakat mengetahui perbedaan dengan PT PLN (Persero).
Perlu dicatat, perubahan nama tidak membawa pengaruh apa-apa kalau tidak diikuti oleh kinerja prima, terutama di bidang pelayanan, transparansi, dan good governance (tata kelola yang baik). Rasanya PT PLN Batam mampu melakukan itu semua karena berhasil melewati masa-masa sulit di masa lalu. Selamat ulang tahun! (*)

Geng Motor

KEBERADAAN geng motor di beberapa kota, terutama di Jawa Barat, menjadi sorotan tajam. Kumpulan para biker yang biasa melakukan aktivitas pada malam Minggu itu dianggap sudah demikian meresahkan.7
Selain melukai dan mengganggu keselamatan pengguna jalan lainnya, aksi geng motor telah membawa korban jiwa. Pada Sabtu (27/10) malam, seorang personel anggota Polres Garut, Jawa Barat, mengalami luka parah karena ditabrak anggota geng motor yang melawan ketika dilakukan razia.
Hampir di semua kota ada geng motor, termasuk di Batam. Aktivitas geng motor di Batam dan kota lain di Kepulauan Riau memang belum menimbulkan keresahan seperti di Bandung dan Garut. Namun kalau tidak diantisipasi dengan tepat, tidak tertutup kemungkinan akan memicu keresahan dan menimbulkan kerugian materiil maupun jiwa.
Anggota geng motor seringkali melakukan aktivitas  berupa konvoi dan lomba kebut-kebutan alias balapan liar. Selama ini fenomena di Batam masih sebatas kebut-kebutan di kawasan Batam Centre pada Sabtu malam yang menimbulkna kebisingan dan sangat mungkin membahayakan keselamatan orang lain serta mereka sendiri.
Membuka lokasi balapan resmi bukan cara jitu untuk menghilangkan kebiasaan kebut-kebutan di jalan umum. Sanksi berupa ’tilang’ dan pembinaan di kantor polisi juga hanya memberi efek sesaat.
Oleh karena itu perlu ada sebuh metode lebih tepat yang melibatkan semua pihak terkait dengan geng motor. Kebanyakan anggota geng motor adalah remaja yang masih duduk di bangku SLTP dan SLTA. Ada juga mahasiswa tetapi jumlahnya tidak banyak. Kelompok yang sering ‘menyusupi’ geng motor yaitu para preman .
Dengan bergabung dengan para remaja geng motor, para preman bisa memanfaatkan  kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan. Paling tidak mereka bisa memanas-manasi para remaja untuk menggelar perjudian terselubung. Balapan dengan taruhan uang acapakali dipandang sebagai ajang petualangan bergengsi.
Tindakan hukum yang tegas bagi anggota geng motor yang melakukan tindak kejahatan seperti pemerasan, perusakan, penganiayaan, dan pembunuhan, bisa saja menjadi shock therapy. Namun lebih penting lagi, bagaimana model pembinaan bagi mereka ketika harus menjalani pidana. Menempatkan mereka di lembaga pemasyarakatan (LP)  tanpa ada upaya lain tentu hanya sekadar memberi hukuman.
Muncul kekhawatiran mereka menjadi sosok yang lebih jahat ketika dalam menjalani hukuman ditempatkan bersama dengan para penjahat perofesional. Tak pelak, LP sering dianggap senagai sekolah bagi orang untuk meningkatkan kualitas kejahatannya.
Oleh karena itu, harapan besar tentu berada di tangan orangtua masing-masing. Orangtua yang paling tahu dan paling bertanggung jawab terhadap abak-anaknya, baik dalam lingkungan rumah tangga maupun di luar.
Para remaja tidak mungkin menjadi kelompok geng motor anarkis ketika para orangtua concern kepada kehidupan mereka. Tentu bukan berarti serta merta para orangtua harus melarang anak-anaknya menggemari otomotif dan punya perkumpulan sesama bikers.
Pada prinsipnya, kelompok penggemar motor, entah berdasarkan merek maupun jenis, tidak melanggar hukum. Kelompok-kelompok seperti itu banyak yang memberi manfaat besar kepada anggotanya, terutama dalam bertukar pengetahuan, skill, dan pengalaman.
Bahkan ada kelompok penggemar otomotif (mobil dan motor) yang sering malakukan aksi sosial kepada kelompok masyarakat tak mampu. memang beberapa waktu lalu ada keluhan dari para pengguna jalan terhadap kelompok penggemar motor gedhe (moge) yang kurang menghormati aturan lalu lintas.
Padahal para penggemar moge hampir semua orang dewasa, mempunyai status soaial tertentu, dan bukan orang yang tidak memahami hak orang lain. Orang seringkali menjadi lupa diri ketika berada di tengah kerumunan. Bahkan sering merasa boleh bertindak apa saja ketika berada dalam kelompok.
Rasaanya semua pihak yang ada di Kepri tidak perlu menunggu sampai jatuhnya korban untuk peduli kepada para remaja terlibat dalam geng motor. Sebelum terlambat, mengapa tidak mulai sekarang mendekati mereka dengan hati tulus merangkul mereka.(*)

Wacana Perjudian di KWTE Rempang

ISU mengenai perjudian selalu menarik perhatian, termasuk terkait dengan rencana pembangunan kawasan wisata terpadu eksklusif (KWTE) di Pulau Rempang. Namun Otorita Batam memberi penegaskan, tidak akan ada izin bagi praktik perjudian di kawasan tersebut.
Ketua Otorita Batam Mustofa Wijadja menyatakan, peraturan hukum yang masih berlaku menyebutkan perjudian tetap menjadi tindakan kriminal. Oleh karena itu sepanjang peraturan tersebut tidak dicabut, tidak mungkin di Pulau Rempang diberi kekhususan terkait dengan perjudian.
Sebelum Jenderal Sutanto menjadi Kapolri, di kawasan Batam ada praktik perjudian. Padahal pada saat itu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KHUP) yang berlaku secara nasional melarang adanya perjudian.
Tak pelak ada kesan, pada waktu lalu Batam mendapat toleransi, mungkin dengan alasan untuk menarik wisatawan dan menggerakkan roda perekonomian. Praktik perjudian memang dapat menggerakkan roda perekonomian, karena sektor-sektor yang terkait ikut menggeliat. Sebut saja sektor perhotelan, usaha makana dan minuman, serta jasa transportasi umum.
Namun di sisi lain praktik perjudian juga memicu munculnya penyakit masyarakat yang lain seperti prostitusi, penyalahgunaan narkoba, dan penyalahgunaan miras. Tak pelak, memberi peluang adanya perjudian akan membawa dampak ikutan yang bisa merusak kehidupan masyarakat.
Kita memang sering membandingkan kebijakan mengenai judi dengan praktik yang dilakukan pemerintah Malaysia. Negeri Jiran yang mempunyai kawasan perjudian terkemuka, Genting Highland, sering digambarkan mampu membawa manfaat besar kepada negara tersebut dengan dampak minimalis.
Serangkaian regulasi dilakukan pemerintah Malaysia untuk menekan risiko sosial terkait perjudian. Tentu saja dengan pengawasan ketat oleh aparat yang benar-benar kredibel. Kita sebenarnya bisa saja membuat regulasi semancam itu, hanya saja tidak ada jaminan dalam pelaksanaannya.
Kelemahan yang selalu muncul adalah menyakut kredibilitas aparat yang diberi amanah untuk melaksanakan sebuah aturan. Penyalahgunaan wewenang dan praktik suap selalu melingkungi pelaksanaan sebuah aturan sehingga regulasi yang secara formal sudah lengkap, hanya menjadi macan kertas di lapangan.
Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tentu Batam dan sekitarnya tidak bisa begitu saja menabrak peraturan yang berlaku secara nasional, kecuali ada peraturan khusus untuk itu. Oleh karena itu perlu dikembangkan seluas-luasnya wacana lain mengenai industri pariwisata yang tidak melanggar ketentuan undang-undang namun mampu mengakselerasi perekonomian.
Konsep mengenai wisata dan hiburan memang selalu dikaitkan dengan seks, perjudian, serta narkoba.  Di beberapa negara lain, industri wisata yang membiarkan adanya praktik prostitusi menjadi tempat bersemainya penyakit berbahaya, di antaranya HIV/AIDS.
Namun ada juga negara yang mengandalkan industri pariwisata melalui pelayanan prima, inovasi baru yang mengandung kekhasan daerah setempat, dan penggunaan teknologi canggih yang membuat pengunjung mendapat pengalaman baru. Sebagai kawasan yang dikelilingi pantai, kawasan Batam, Rempang, dan Galang,  sangat potensial sebagai wisata air.
Persoalannya, bagaimana mempersiapkan sumber daya yang mampu mengelola dengan benar wisata pantai, air, dan laut, terutama menyangkut pelayanan, kebersihan, serta keselamatan. Selain itu mempersiapkan infrastruktur utama, terutama jalan, air bersih, dan aliran listrik yang cukup.
Memasuki usia ke-36 Otorita Batam dituntut mampu menciptakan sebuah konsep pengembangan wilayah secara komprehensif tetapi realistis. Percuma membuat sebuah perencanaan muluk-muluk yang berbiaya besar namun tak mungkin direalisasikan dan tidak didukung sumber daya memadai.
Lebih penting lagi, OB harus siap menjadi bagian dari pelaksanaan kawasan ekonomi khusus (KEK) di wilayah Batam. Tentu saja agar konsep tersebut bisa segera terealisasi dan membawa dampak bermanfaat pada masyarakat banyak.(*)

Bandar Dunia Narkoba

KOTA Batam memiliki berbagai kelebihan dibandingkan kota lain. Sebagai kota yang letaknya berbatasan dengan negeri  jiram,  Malaysia dan Singapura serta  jalur pelayaran internasional, Batam sangat strategis dari segi perdagangan internasional.
Tak heran jika Batam sangat pas dijadikan kawasan industri dan perdagangan internasional. Tidak ada yang bisa membantah kalau Batam memiliki prospek bisnis yang luar biasa, asal dikelola dengan serius tanpa dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang bersifat politis dari pemerintah Indonesia.
Tidak hanya cocok menjadi kawasan industri, Batam pun memiliki potensi sebagai kawasan periwisata dan pemukiman. Kedekatan Batam dengan Singapura membuat Batam menjadi kawasan pariwisata alternatif bagi masyarakat Singapura dan  negara lain yang membutuhkan nuansa alam yang tergolong relatif  lebih natural dan mudah terjangkau.
Letak strategis Batam ternyata tidak hanya mampu menarik perhatian para pebisnis legal, etapi juga kalangan pengusaha ilegal, termasuk jaringan narkotika internasional. Penggrebekan pabrik shabu- shabu oleh tim Mabes Polri di sejumlah lokasi di Batam beberapa hari lalu membuktikan kalau Batam merupakan lokasi strategis bagi mereka.
Informasi yang diperoleh Tribun malah menyebutkan, Batam menjadi tempat pencucian uang atau money laundry hasil kejahatan, terutama hasil bisnis narkoba internasional. Disebutkan juga pengusaha narkotika mencuci uang mereka dengan mendirikan berbagai usaha termasuk usaha property. Dan bisa jadi, pencucian uang di Batam tidak hanya dilakukan oleh kalangan pebisnis narkotika, tetapi juga kalangan koruptor dari berbagai daerah.
Memang untuk membuktikan adanya praktek pencucian uang ini tidak mudah. Perlu ada kordinasi berbagai pihak yang benar-benar kuat,  sehingga sumber-sumber dana yang mengalir ke Batam bisa diketahui dengan cepat, tanpa menimbulkan ketakutan bagi pemilik modal yang memang benar-benar murni melakukan bisnis legal  di Batam .
Di sini juga diperlukan sistem pengawasan dari aparat yang harus benar-benar jeli sehingga kasus pabrik shabu-shabu di Batam yang kabarnya sudah beroperasi sejak tahun 2005 ini tidak terulang. Aparat kepolisian dalam hal ini Polda Kepri dan Poltabes Barelang harus menjadikan pengungkapan oleh Mabes Polri ini sebagai cambuk untuk melaksanakan pengawasan lebih baik lagi.
Jangan sampai terulang, tim Mabes Polri mampu mengungkap kasus besar di Batam, sementara aparat di Batam sendiri tidak tahu menahu. Harus ada evaluasi menyangkut hal ini sehingga aparat benar-benar mampu melaksanakan tugasnya. Jangan istilah Kuman di negeri seberang kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak terlihat.
Batam memang memiliki prospek yang sangat besar. Peluang menjadikan Batam sebagai kawasan industri dan bisnis sudah di depan mata, apalagi pelaksanaan Batam, Bintan, Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas tinggal pelaksanaanya saja. Jangan sampai ungkapan Batam Bandar Dunia Madani berganti menjadi Bandar Dunia Narkoba.(*)

Tanggung Jawab Pilot Pesawat

KOMISI Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah menyampaikan hasil pemeriksaan akhir terhadap kecelakaan pesawat Garuda  GA-200 pada 7 Maret lalu di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Secara gamblang KNKT menyatakan kesalahan utama dilakukan pilot Marwoto Komar yang melakukan pendaratan yang terlalu menukik dan mengabaikan permintaan kopilot Gagam Saman Rokhmana untuk membantalkan pendaratan.
Namun, KNKT enggan menyatakan kecelakaan yang menewaskan 21 orang tersebut akibat human error (kesalahan manusia). Alasannya, selain adanya kecerobohan pilot dan pelanggaran prosedur operasional perusahaan, banyak faktor lain yang ikut mempngaruhi terjadinya kecelakaan maut tersebut.
KNKT menyebut, kalau kesimpulan akhir menyatakan human error, maka tidak akan ada perbaikan dan evaluasi terhadap seluruh faktor yang mempengaruhi keselamatan penerbangan. Kesimpulan human error hanya akan ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi kepada pilot dan kopilot saja.
Berbagai pihak menilai, KNKT tidak tegas dalam mengambil kesimpulan terkait kecelakaan tersebut. Selain itu KNKT juga menolak menyerahkan hasil penelitian yang dilakukan kepada polisi untuk kepentingan proses pidana terhadap pihak yang paling bertanggungjawab.
Pilot Marwoto dan kopilot Gagam pernah diperiksa polisi, namun belum ada kesimpulan karena harus menunggu hasil pemeriksaan KNKT. Setelah pemeriksaan usai, jajaran Polri ingin melanjutkan kembali proses pidana kasus tersebut.
Muncul perdebatan, apakah pilot dan kopilot dapat dijaring denga hukum pidana karena melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Polisi berpendapat, pilot dan kopilot bisa saja dijaring sebagai tersangka terkait kecelakaan pesawat terbang.
KNKT sendiri terkesan berusaha menghidarkan diri dari polemik mengenai masalahb tersebut dengan menyebut pemberian sanksi kepada pilot dan kopilot diserahkan kepada Garuda. Dengan demkian, paling jauh Garuda hanya dapat memberi sanksi berupa pemutusan hubungan kerja terhadap pilot dan kopilot.
Para korban selamat yang mengalami cacat fisik mengaku kecewa berat pada rekomendasi KNKT. Ada kecenderungan kuat para korban mengingingkan pilot dan kopilot dihadapkan ke persidangan pidana.
Bisa jadi, para korban menyamakan pilot dengan pengemudi angkutan umum di darat dan di laut. Sudah tak terhitung banyaknya sopir bus yang dijatuhi hukuman penjara akibat kelalaiannya dalam mengemudi sehingga membawa korban jiwa.
Wajar saja kalau para korban dan masyarakat berpikir, apa bedanya pilot dan sopir bus di depan hukum. Pertanyaan semacam itu lebih tepat menjadi bahan perdebatan hukum di pengadilan yang harus diputuskan oleh hakim.
Perlu ada terobosan sehingga kasus kecelakaan Garuda menjadi lebih terang, dengan cara memanfaatkan forum persidangan di pengadilan untuk menentukan apakah seorang pilot dan kopilot diberi beban tanggung jawab pidana. Dalam forum persidangan yang terbuka untuk umum, pilot dan kopilot dapat mengungkapkan argumentasi serta mengajukan bukti untuk menjelaskan posisinya.
Kalaupun pilot dan kopilot berpendapat bahwa mereka tidak layak dihadapkan ke persidangan pidana, pengadilan dapat menguji apakah agumentasi tersebut beralasan serta mempunyai dasar hukum yang kuat. Dengan mengakhiri pemeriksaan kecelakaan itu di KNKT, boleh dibilang publik –terutama korban dan keluarganya– tidak berhak mengetahui lebih dalam tanggung jawab pilot-kopilot.
Memperbaiki hal-hal yang terkait dengan keselamatan penerbangan tidak cukup hanya dengan menyampaikan rekomendasi saja. Perlu ada sebuah upaya riil yang memberi efek jera kepada semua pihak terkait agar berpikir panjang ketika hendak mengabaikan prosedur operasional baku dalam penerbangan.
Ketiadaan sanksi yang setimpal dengan kesalahan acapakali membuat kesalahan serupa terus menerus terulang. Haruskah korban terus berjatuhan hanya karena kita enggan melakukan terobosan.(*)

Gertak Sambal dari Indonesia

ANGGOTA Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (Rela) atau di Indonesia sejenis aparat trantib, bertindak arogam dengan menangkap Musliana Nurdin, istri diplomat asal Indonesia di Chowkit, Malaysia, Sabtu lalu.
Musliana  yang sedang berbelanja di kawasan Masjid Jamiek, Kuala Lumpur, ditangkap dengan alasan identitas berupa karti diplomatik yang ditunjukkannya palsu. Sikap arogan Rela ini menambah panjang daftar perlakuan tidak menyenangkan  oleh aparat di Malaysia terhadap warga negara Indonesia.
Sebelumnya,  sejumlah Polisi Diraja Malaysia mengeroyok wasit karate Indonesia Donald Kolopita sampai babak belur sehingga memantik reaksi keras di dalam negeri. Kasus itu mereda, tiba-tiba mereka mengklaim lagu Rasa Sayange  (versi Malaysia:Rasa Sayang) dan digunakan untuk promosi pariwisatanya, sehingga menimbulkan perang kata-kata, terutama di dunia maya atau internet.
Sikap arogan ini belum termasuk tindakan lain Malaysia yang masih menjadi catatan buruk yang mempengaruhi keharmonisan hubungan Indonesia-Malasyia. Sejak era kepemimpinan Presiden Soekarno, persoalan perbatasan dan penyerobotan pulau oleh Malaysia belum bisa diterima oleh Indonesia.
Belum lagi perlakuan arogan aparat dan warga Malaysia terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI). Sikap merendahkan bangsa Indonesia terlihat dengan populernya istilah Indon yang merendahkan martabat bangsa Indonesia. Herannya, Malaysia selalu mendengungkan-dengungkan  sebagai bangsa serumpun.
Bila melihat berbagai kasus tidak menyenangkan oleh Malaysia, sepertinya ada hal yang perlu dipertanyakan. Berbagai reaksi keras di Indonesia terhadap sikap Malaysia, terkesan tidak mendapat respon bahkan seperti angin lalu saja. Mungkin Malaysia hanya menganggap reaksi-reaksi selama ini, bahkan ancaman Ganyang Malaysia  hanya sebagai gertak sambal yang tidak pernah terbukti.
Ada kesan Malaysia beranggapan Indonesia tidak mungkin melakukan pembalasan yang bersifat arogan karena dalam hitung-hitungan untung rugi, akan merugikan Indonesia sendiri. Mungkin saja reaksi keras terhadap penangkapan istri diplomat Indonesia ini, tetap akan bernasib sama. Ibarat  anjing  menggonggong  kafilah berlalu.
Apakah Indonesia juga akan menerima persoalan ini selesai seiring dengan perjalanan waktu? Tentu sangat tergantung dari kebijakan pemimpin bangsa ini. Yang jelas, harus ada sikap jelas dan tindakan yang tegas agar kasus ini tidak terulang. Penyelesaian melalui jalur diplomasi memang penyelesaian yang paling aman dibandingkan dengan cara konfrontasi.
Tapi jika penyelaian diplomasi itu tidak memberikan manfaat ke depan, mengapa tidak Indonesia menempuh jalan konfrontasi seperti mengeluarkan travel warning, menarik dubes RI dari Malaysia. Dan jika kemudian memang harus terjadi kofrontasi, sebaiknya Indonesia menunjukkan harga diri bangsa sebagai bangsa yang tidak penakut.(*)