Hukuman Mati

PARA terpidana mati kasus narkoba yang ditangkap dan diadili di Bali mengajukan gugatan ke Mahkamah Konsitusi (MK). Para terpidana itu, Edit Yunita Sianturi (WNI), Rani Andriyani alias Melisa Aprilia (WNI), Myuran Sukumaran (warga Australia), Andrew Chan (Australia), dan Scott Anthony Rush (warga Australia), beralasan pidana mati pada Undang-Undang No 22 Thn 1997tentang Narkotika bertentangan dengan UUD 45.
Rupanya gugatan itu  kandas. Majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang diketuai  Jimly Asshiddiqie menolak dalil sindikat narkoba tersebut, Selasa (30/10), bahkan menyarankan agar terpidana mati segera dieksekusi.
Dalil yang menyebut para terpidana mati tersebut tetap punya hak hidup, dipatahkan oleh MK dengan menyatakan bahwa para korban narkoba juga mempunyai hak untuk dilindungi.Selain itu majelis juga melihat dalil pemohon menihilkan kualitas dari kejahatan dan hanya berpandangan semata-mata pada right to live (hak hidup) bagi pelaku.
Tentu saja putusan MK tersebut melegakan karena kalau sampai orang-orang yang melakukan kejahatan berat terkait narkoba lolos dari hukuman mati, negeri ini akan menjadi ajang sindikat-sindikat serupa. Penjatuhan hukuman mati saja tidak membuat jera para pelaku kejahatan narkoba, apalagi kalau hanya mendapatkan hukuman di luar hukuman mati.
MK juga memberikan masukan bagi berbagai pihak terkait dengan pembaruan hukum pidana nasional, terutama menyangkut pidana mati. Ada empat masukan dari MK menyangkut pidana mati,  intinya perlu ada masa percobaan selama 10 tahun kepada terpidana. Manakala selama jangka waktu itu terpidana berkelakuan terpuji, hukuman dapat diubah dengan pidana seumur hidup atau 20 tahun penjara.
Tentu saran dari MK itu dalam pelaksanaannya harus mendapat pengawasan ketat. Harus ada ukuran yang jelas apa yang dimaksud dengan berkelakuan terpuji. Jangan sampai penerapannya seperti pemberian remisi (pengurangan hukuman) yang terkesan kurang akurat dan kredibel.
Para terpidana mati boleh dibilang melakukan kejahatan luar biasa yang sangat merugikan banyak orang. Dengan demikian perlu kecermatan untuk menilai apakah yang bersangkutan benar-benar bertobat dan tidak membahayakan orang lain di kemudian hari.
Mengenai saran MK untuk segera mengeksekusi terpidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap, juga perlu kesamaan pandangan jajaran aparat penegak hukum. Secara formal, orang yang telah dijatuhi hukuman hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) dapat disebut berkekuatan hukum tetap.
Namun masih ada upaya hukum lain yaitu peninjauan kembali dan grasi (pengampunan dari presiden). Dalam aturan hukum peninjauan kembali tidak dapat menunda eksekusi. Artinya meski terpidana mengajukan peninjauan kembali (PK), eksekusi hukuman mati dapat dilakukan.
Sedangkan terpidana yang tengah mengajukan grasi memang tidak boleh dieksekusi terlebih dulu sebelum ada jawaban dari presiden
Dalam praktik, kejaksaan sebagai eksekutor menuda pelaksanaan hukuman mati ketika terpidana mengajukan PK. Bahkan ada terpidana mati yang berkali-kali mengajukan PK dan grasi sekaligus.
Secara formal memang tidak diatur berapa kali terpidana bisa mengajukan PK dan grasi, sehingga akibatnya eksekusi hukuman mati menjadi tertunda-tunda. Kesulitan lain, tidak diatur jangka waktu maksimal sesorang boleh mengajukan PK dan grasi.
Sebagai contoh, Jaksa Agung Hendarman Supandji memberi ‘dealine’  selama 30 hari kepada tiga terpidana kasus bom Bali I pertama untuk mengajukan grasi. Hendarman sadar betul dealine itu tidak mempunyai dasar hukum karena memang tidak diatur jangka waktunya.
Jajaran kejaksaan khawatir ketika kjadwal eksekusi sudah disusun tiba-tiba para terpidana kasus bom Bali I  mengajukan grasi. Padahal ketika mengajukan grasi terpidana tidak boleh dieksekusi. Sebuah dilema yang membawa kesan eksekusi hukuman mati sangat bertele-tele.
Oleh karena itu saran dari MK agar terpidana mati segera dieksekusi sepanjang sudah ada putusan hukum berkekuatan tetap, dapat menjadi bahan pertimbangan dari kejaksaan. Dengan demikian para terpidana mati tidak menjadi beban bagi Departemen Hukum dan HAM yang mengelola lembaga pemasyarakatan (LP).(*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: