Komersialisasi Penderitaan Dede

PENYAKIT yang diderita Dede “si manusia pohon” mengundang perhatian dunia, setelah sebuah televisi asing, Fox TV, menyiarkan gambarnya.
Penyakit Dede yang unik, dengan kondisi kaki dan tangan seperti akar pohon, dinilai akan sangat menarik sebagai sebuah tontonan. Bahkan, rencananya penderitaan Dede bakal difilmkan.
Publikasi Fox akhirnya mengundang lebih bayak publikasi, terutama di Indonesia. Media massa cetak dan elektronik ramai-ramai menayangkan berita dan gambar Dede.
Heboh di media massa berhasil memancing otoritas kesehatan di Indonesia untuk memberikan perhatian ‘lebih’. Dinas Kesehatan Jawa Barat akhirnya mengunjungi Dede di rumahnya kemudian memboyongnya ke rumah sakit Hasan Sadikin (RSHS) untuk dirawat. Bahkan, kemarin, Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari langsung menjenguk Dede di RSHS atas perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Padahal sudah bertahun-tahun, Dede menderita, hingga ditinggalkan istrinya sendiri. Selama bertahun-tahun tidak ada yang memerhatikan dia, sampai akhirnya dia ditemukan oleh Fox TV yang melihat sebuah ‘peluang bisnis’.
Penderitaan Dede akan dibuat dalam bentuk film dokumenter untuk Discovery Channel berjudul “half man half tree” alias manusia setengah pohon. Kedua pihak pun menandatangani kontrak. Dede tidak langsung teken kontrak dengan Fox, tapi diwakili Hanny Enterprise. Perusahaan ini telah menerima sejumlah uang dari Fox, namun tidak jelas, apakah sudah membagikannya dengan Dede.
Yang pasti, Dede hanya diberi uang 500 dolar AS atau sekitar Rp 4 juta. Juga dipertemukan dengan Dr Anthony Gaspari, seorang ahli penyakit kulit (dermatologi) dan ilmu kekebalan tubuh (imunologi) ternama dari AS, atas permintaan Fox. Sampel jaringan kutil di tubuh Dede dibawa ke AS untuk diteliti.
Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari mengecam komersialisasi gambar Dede oleh Fox TV dan Discovery Channel. Menkes menganggap Fox memperoleh untung jutaan dolar AS, sementara Dede hanya dapat 500 dolar AS.
Pantaskah Menkes berang atas apa yang dilakukan televisi asing tersebut? Mestinya pemerintah kita introspeksi diri. Tidak hanya bereaksi ketika sebuah kasus telah mendapat sorotan luas. Seandainya penyakit Dede itu menular dan berbahaya, tentu reaksi lambat pemerintah sama saja mempertaruhkan keselamatan warga negara. Sebab, menurut hasil diagnosa sementara, Dede mengidap Epidermodisplasia veruciformis dan giant cutaneous horn disebabkan oleh human papiloma virus (HPV). Tentu berbahaya apabila virus itu telah menyebar ke orang lain.
Sehingga, terlepas dari adanya komersialisasi atau tidak, yang pasti, berkat pemberitaan televisi tersebut lah penderitaan Dede mendapat perhatian masyarakat dan pemerintah. Sehingga pemerintah, dalam hal ini Menteri Kesehatan, tidak perlu kebakaran jenggot dan marah-marah, jika selama ini Departemen Kesehatan sendiri tidak peduli dengan penderitaan Dede. Hal yang perlu dilakukan Menkes adalah menyelidiki apakah penyakit tersebut menular atau tidak dan melakukan tindakan preventif untuk melindungi masyarakat lainnya dari penyakit tersebut.(*)

Benda Bersejarah Dibuang dan Dicuri

TAK ada yang bisa membantah kalau Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan peninggalan sejarah, bahkan prasejarah. Berbagai peninggalan sejarah dan prasejarah bisa ditemukan dimana saja, baik yang di museum maupun menjadi koleksi pribadi. Benda-benda peninggalan masa lalu tidak hanya memiliki nilai historis yang tidak ada bandingnya dan memiliki nilai nominal yang sangat mahal.
Namun kenyataannya, banyak benda-benda sejarah itu tidak diurus sebagaimana mestinya. Ada yang dibuang begitu saja dan tidak terurus sehingga hancur. Di Kepri, banyak dokumen sebagai bukti sejarah pendudukan Belanda dan Jepang dibuang ke tempat sampah.
Beruntung, dokumen-dokumen tersebut diselamatkan Aswandi Syahri, kolektor naskah kuno di Tanjungpinang. Kini tumpukan dokumen yang diantaranya burgerlijke stand (catatan sipil)  akte kelahiran orang Eropa dan nama warga Tionghoa yang meninggal di Tanjungpinang pada tahun 1946 tersebut, masih terjaga baik.
Sengaja atau tidak sengaja dokumen-dokumen yang diselamatkan Aswandi tersebut berpindah ke tempat sampah, yang jelas hal ini sebuah keteledoran yang sangat fatal. Hal ini menunjukkan kalau sistem penyimpanan dokumen bersejarah tidak dilakukan dengan baik,  sehingga dianggap limbah atau kertas sampah.
Dari Solo, peristiwa nyaris serupa terjadi bahkan  lebih memprihatinkan. Sepuluh arca-5 arca batu dan 3 arca perunggu- peninggalan abad ke-9., hilang dari  Museum Radya Pustaka Solo. Selain arca, benda lain yang ikut hilang yakni  1 lampu gantung perunggu, 1 piring porselin dari Cina abad ke-7 serta tempat buah kristal pemberian Napoleon Bonaparte kepada Pakoeboewono VI.
Lenyapnya benda bernilai sejarah tinggi ini diduga dilakukan secara terencana dengan melibatkan pagawai museum. Modus operandinya, dilakukan pembuatan duplikat arca yang asli. Selanjutnya duplikat tersebut ditukar dengan yan asli. Dugaan arca asli yang bernilai tinggi ini dijual kepada kolektor benda antik.
Belakangan  lima dari 11 arca yang lenyap dari Museum Radya Pustaka Solo itu ditemukan di rumah pengusaha  Hasyim Djojohadikusumo. Menurut informasi, makelar barang antik menjual arca tersebut Hasyim yang kakak Jenderal (Purn) Prabowo Subianto dengan harga yang sangat murah.
Arca Ciwa Mahadewa dijual Rp 35 juta, arca Durgamahisasuramardhini Rp 200 juta, arca Agastya Rp 90 juta, arca Mahakala Rp 100 juta, dan arca Durga Mahisasuramardhini II dijual  dengan harga Rp 80 juta.
Kasus pencurian ini tercium pertama kali oleh Andrea Amborowatiningsih (24), mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, pada 16 Agustus 2005. Ambar, panggilan Andrea, waktu itu menjadi pegawai honorer di sana. Kecurigaan Andrea akan benda-benda peninggalan di museum tersebut sudah bukan yang asli,  membuatnya dipecat.
Penjualan benda-benda peninggalan sejarah dan prasejarah di Indonesia sebenarnya bukan hal yang baru. Ambil contoh, banyak arca-arca di candi-candi di Indonesia yang sudah tidak utuh karena dicuri dan dijual kepada kolektor benda antik di dalam maupun luar negeri.
Agaknya kasus Solo ini harus diambil hikmahnya agar benda bersejarah, baik berupa dokumen maupun benda-benda lain, benar-benar dijaga. Pasalnya, peninggalan sejarah tersebut merupakan aset bangsa.(*)

Peran Keluarga Perangi Narkoba

ADA yang menarik dalam pesan  Monsiegnor Leopoldo Girelli, Duta Besar Vatikan untuk Indonesia dalam rangkaian kunjungannya ke Batam kemarin. Girelli mengungkapkan hal-hal universal yakni pentingnya peranan keluarga terhadap masa depan generasi muda saat ini.
Secara khusus dan dalam konteks Batam, dia menyoroti rapuhnya peran keluarga. Dampaknya, banyak kaum muda yang notabene penerus bangsa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, miras, dan kegiatan kriminal lainnya.
Selama ini, pemerintah, aparat, sekolah, dan lingkungan selalu menjadi kambing hitam akan maraknya penggunakan narkoba dan miras. Padahal ibarat kerambol, salah satu penyebab penyalahgunaan narkoba dan miras adalah lemahnya peran keluarga dalam membentuk sikap dan mental kaum muda.
Peran keluarga ini sendiri, seperti diungkapkan Girelli, sangat dipengaruhi oleh keharmonisan antara suami- istri dalam keluarga. Seperti diketahui, banyak pengguna narkoba beralasan hal itu dilakukan sebagai pelampiasan, pelarian, ingin mendapat perhatian , ingin menunjukkan eksistensi, dan tidak memiliki iman akan agamanya yang kuat.
Hal itu memang bisa terjadi jika antara suami-istri tidak terjalin komunikasi yang harmonis, sehingga berdampak pada anak-anak, kalangan generasi muda. Perlu diingat, pendidikan dan sikap mental seseorang sangat dipengaruhi keluarga dalam hal ini orangtua. Jika orantua membesarkan anaknya dengan menggunakan materi semata, maka anak akan tumbuh dengan kepribadian yang materalistik dan konsumerisme.
Seperti diketahui, keluarga adalah bagian terkecil dari kelompok sosial atau masyarakat. Artinya, menciptakan masyarakat yang sadar dan taat hukum harus dimulai dari keluarga. Hampir pasti, generasi muda yang berlatarbelakang keluarga yang harmonis, akan tumbuh sebagai generasi muda dengan sikap mental yang lebih baik. Bukan menghukum, namun seperti ungkapan lama mengatakan, tak jauh rebung dari bambu, sikap keluarga sangat mempengaruhi sikap dan mental pertumbuhan anak.
Terlepas Girelli seorang dubes, yang jelas pesan universal ini bisa menjadi inspirasi bagi siapa saja termasuk pemerintah dan aparat penegak hukum, untuk merangkul keluarga dalam pembinaan generasi muda. Agaknya, cara ini lebih efektif sebagai tindakan  preventif mencegah generasi muda terjerat narkoba, miras, seks bebas, dan kriminalitas.
Penegakan hukum pun akan lebih efektif jika aparat hukum melakukan sosialisasi bahaya narkoba, seks bebas, dan kejahatan lain melalui imbauan yang mengajak keluarga lebih berperan dalam membentuk pribadi anak-anak mereka. Diyakini sosialisasi dengan cara ini lebih efiktif dibandingkan jika peringatan- peringatan hanya mencantumkan bahaya dan ancaman hukuman dalam memerangi narkoba.(*)

Janji Calon Wali Kota Tanjungpinang

PROSES demokrasi Tanjungpinang memasuki babak baru dengan dimulainya penyampaian visi misi calon wali kota (cawako) Tanjungpinang di hadapan wakil rakyat, DPRD Tanjungpinang. Meski  proses  pilkada ini masih dililit persoalan hukum antara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tanjungpinang dengan pasangan Rivai-Rudi Chua yang gagal ikut pilkada, namun babak kampanye cawako sudah dimulai.
Di hadapan dewan yang terhormat, tiga pasangan cawako dan calon wakil wali kota (cawako) yakni pasangan Tatik-Edward, Syahrial-Salam, dan Andi Anhar-Said Agil  memaparkan visi misi ke depan bila kelak terpilih memimpin Tanjungpinang.
Seperti biasanya kampanye calon pemimpin pemerintahan, para kandidat mengobral janji yang bisa menuai simpati rakyat agar memilihnya. Pasangan Tatik-Edward mengajak masyarakat Tanjungpinang melanjutkan program pemerintah yang dipimpin Tatik saat, minta pengusaha besar merangkul pengusaha kecil, janji mengatasi krisis air dan listrik,  membangun koneksi Bintan-Batam, dan  menjadikan budaya Melayu sebagai payung dan pemersatu budaya di Tanjungpinang.  Tatik segera mencanangkan gerakan sejuta bunga, meningkatkan peranan perempuan di segala bidang.
Dengan visi misinya, sangat jelas Tatik-Edwar berusaha merangkul semua  lapisan masyarakat, termasuk perempuan yang bisa jadi merupakan suara terbesar pada pilkada di Tanjungpinang.
Pasangan Syahrial-Salam yang merupakan pasangan muda, Syahrial 32 tahun dan Salam 35 tahun, memposisikan diri sebagai wakil genarasi muda yang akan  melakukan perubahan. Itu akan diwujudkan dengan janji  meningkatkan sumber daya manusia, membangun iklim dunia usaha dan menempatkan budaya Melayu sebagai pemersatu juga menjadi programnya.
Pasangan ini berencana mengadakan Dinas Pasar sebagai payung dunia usaha, mambangun  BLK, sekolah kejuruan, pelabuhan bongkar muat,  Islamic Center, terminal, dan rumah sehat sederhana bagi PNS golongan satu dan dua. Keduanya pun ingin membina pedagang kaki lima karena kaum ekonomi lemah sangat banyak di Tanjungpinang.
Pasangan Andi Anhar dan Said Agil dengan bersemangat menjanjikan, akhir 2008 air bersih akan aliri Kota Tanjungpinang dan  tahun 2009 Tanjungpinang terang benderang.  Pasangan ini berencana membangun gelanggang remaja, sanggar kesenian, pembenahan  infrastruktur  landasan pesawat, meningkatkan gaji PNS, mendirikan BLK mandiri, membangun  gedung pertemuan pemuda, museum sejarah dan maritim, membuat hydrant umum,  menyerukan agar berobat gratis dan membantu ormas-ormas wanita.
Melihat program-program ini, sangat tepat kalau ini adalah janji-janji manis yang belum tentu terlaksana. Namanya juga visi misi, tentu yang ada adalah janji yang sebenarnya tidak serta merta bisa dilaksanakan  oleh kepala pemerintahan. Artinya, program-program tersebut hampir seluruhnya harus melalui proses penyusunan anggaran dan disetujui oleh wakil rakyat alias DPRD, tentunya.
Pada visi misi nii tidak terlihat sikap pribadi pasangan cawako terhadap masyarakat luas, termasuk terhadap kelompok masyarakat minoritas. Padahal sikap pribadi ini lebih penting  dibandingkan program- program yang sifatnya rencana pembangunan yang harus disusun setiap tahun anggaran.
Meski hal tersebut tidak diungkapkan, mudah-mudahan dalam hati dan pikiran wali kota dan wakil wali kota  yang akan datang, kepentingan rakyat berada di atas segalanya, termasuk di atas kepentingan diri, kerabat, termasuk partai politik yang menjadi kendaraan politiknya.(*)

Dedikasi Cahya Harumkan Kepri

TAK banyak bicara, tetapi terus  membangun dan mengembangkan perbulutangkisan nasional di Kepri, itulah yang dilakukan  Ir Cahya, bos Arsikon Group, sebuah perusahaan pengembang properti di Batam. Tapi gembar-gembor, Cahya mulai membangun dan terus membangun sejumlah GOR Bulutangkis di Batam.
Tak sedikit yang merasa pesimis melihat pembangunan fasilitas olahraga bulutangkis ini. Pasalnya Batam adalah kota industri yang identik dengan masyarakat pekerja. Minat masyarakat terhadap cabang olahraga bulutangkis sendiri tidak sebesar di kota-kota besar lainnya di Indonesia seperti di Bandung, Jakarta, dan Surabaya.
Mungkin karena sudah tekad, Cahya tidak bergeming dengan tipelogi masyarakat Batam tersebut. Dia bahkan mendatangkan pelatih tangguh tingkat nasional untuk menempa pebulutangkis di Batam.  Jika dihitung secara nominal, upaya Cahya ini  dipastikan sangatlah besar, bahkan untuk ukuran pengusaha sukses sekalipun.
Pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan Cahya tidak otomatis membuat prestasi olahraga bulutangkis Kepri langsung melesat.  Namun sedikit demi sedikit mulai tumbuh bibit-bibit calon pebulutangkis andal. Denyut olahraga bulutangkis pun terlihat mulai. Prestasi mengharumkan Batam di dunia bulutangkis pun mulai terlihat. Artinya, upaya keras tanpa pamrih yang dilakukan Cahya mulai terlihat.
Namun Cahya tetaplah Cahya yang mengaku hanya mencoba untuk berbuat dan berusaha. “Saya benar- benar belum seberapa,” ujar Cahya  setelah menerima  penghargaan dari Pengurus Besar (PB) Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI), atas dedikasinya di dunia bulutangkis dalam hal Pengadaan Prasarana dan Sarana GOR Bulutangkis.
Cahya mengaku apa yang dilakukannya hanya sebagai bentuk kesadaran membangun dan mengembangkan perbulutangkisan di Kepri dan tingkat nasional. Apalagi Cahya menyadari kemampuan  pemerintah membangun bulutangkis secara total masih terbatas.
Kesadaran Cahya ini memang pantas diberi acungan jempol dan menjadi contoh. Apalagi di jaman ini orang lebih mementingkan diri sendiri  dan kepentingan ekonomi, sehingga selalu beralasan maju mundurnya olahraga di tanah air sudah menjadi tugas pemerintah.
Mudah-mudaha desikasi Cahya terhadap olahraga khususna bulutangkis, menjadi ispirasi pengusaha lain untuk ikut menyumbangkan dedikasinya untuk cabang olahraga lain yang bisa mengharumkan nama Kepri bahkan Indonesia di tingkat internasional.(*)

Mencurigai Surat Kaleng

SURAT kaleng seorang oknum pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemko Batam mendarat di  Habibie Center pada Juni 2007, lalu diteruskan ke Presiden SBY, dan oleh  Seskab Sudi Silalahi surat ini didistribusikan ke Kejaksaan, KPK, Tipikor, dan Mabes Polri.
Surat tersebut mengungkap adanya tindakan yang merugikan negara senilai Rp 3,6 triliun dalam nota kesepahaman (MoU) antara Pemko Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG), anak perusahaan milik bos Artha Graha, Tommy Winata,  20 Agustus 2004.  Dalam MoU tersebut, Artha Graha dan Pemko Batam akan bagi hasil selama 80 tahun dalam pengembangan kawasan wisata terpadu eksklusif (KWTE) di Pulau Rempang, Galang, dan Setokok.
Kepala Bareskrim Komjen (Pol) Bambang Hendarso menyebut, proyek tersebut tidak jalan tapi kucuran dana dari perbankan sudah cair dan mengalir ke mana-mana, termasuk ke sejumlah pejabat Pemko Batam.
Namun melihat perkembangan kasus ini cukup membingungkan. Sudi Silalahi mengaku tidak pernah mendistribusikan surat kaleng ini ke aparat penegak hukum. Tommy Winata yang diperiksa kemudian hanya sebagai saksi. Polisi lalu menyebutkan kalau pemeriksaan diarahkan ke pajabat Pemko Batam.
Di Batam, surat penyidikan oleh Mabes Polri menimbulkan kebingungan. Gubernur Kepri, Ismeth Abdullah  mengatakan, kesepakatan yang berbentuk MoU antar MEG dan Pemko Batam belum ada realisasi. Bahkan lahan yang dimaksud masih terkendala  status Relang yang tumpang tindih antara Pemko Batam dan OB. Artinya kalau ada bank yang mengucurkan dana untuk proyek ini, hal itu sangat sulit dipahami.
Kebingungan juga diungkapkan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan.Meski mempersilahkan saja aparat hukum melacak surat kaleng tersebut. Senada dengan Ismeth, Dahlan pun merasa bingung dengan surat kaleng yang seakan-akan ada proyek fiktif di Relang, padahal pengalihan hak atas lahan saja belum ada.
Sekretaris Kota Batam Agussahiman pun merasa heran dengan isi surat kaleng tersebut sehingga merasa tidak perlu menanggapi  surat kaleng itu. Meski mengakui ada MoU dengan perusahaan Tommy Winata yang menggunakan nama PT Mega Elok Graha pada 2004, namun rencana proyek KWTE tersebut  belum sempat diimplementasikan karena permasalahan lahan.
Terlepas dari taggapan sejumlah pejabat ini, terkesan kalau surat kaleng ini terlalu cepat dipublikasikan oleh aparat penegak hukum sehingga menimbulkan keresahan yang seharusnya tidak terjadi. Apalagi hal ini baru sebatas surat kaleng. Selain menelusuri isi surat tersebut, sebaiknya polisi pun menelusuri latar belakang si pengirim surat sehingga hal ini tidak menjadi fitnah yang  hanya menghabiskan waktu, pikiran, dan biaya.(*)

Proyek Tommy di Rempang

NAMA Tommy Winata mencuat lagi. Kali ini bos PT Artha Graha Group itu dimintai keterangan oleh Mabes Polri terkait dengan proyek  Kawasan Wisata Terpadu Ekslusif (KWTE) di Pulau Rempang. Kasus yang tengah didalami penyidik Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) tersebut boleh dibilang mengejutkan karena melibatkan dana sebesar Rp 3,6 trilun.
Lebih mengejutkan lagi, dasar penyidikan adalah sebuah surat kaleng yang dikirmkan seseorang yang mengaku sebagai karyawan Pemko Batam. Kabarnya surat kaleng itu dikirimkan ke Habibie Centre dan ditembuskan ke Kantor Menteri Sekretaris Kabinet.
Tommy Winata memang pernah menandatangani memorandum of understanding (MoU/nota kesepahaman) dengan Wali Kota Batam Nyat Kadir dan Deputi Operasional Otorita Batam Benyamin Balukh pada 26 Agustus 2004 lalu. Namun proyek besar itu terealisir sama sekali  hingga sekarang.
Kepala Bareskrim Komjen (Pol) Bambang Hendarso menyebut, proyek tersebut tidak jalan tapi kucuran dana dari perbankan sudah cair dan mengalir ke mana-mana. Begitu pula Kapolri Jenderal Sutanto menegaskan, ada dugaan penyimpangan dalam pembangunan kawasan wisata di Pulau Rempang.
Kapolri  mengakui awalnya laporan kasus berasal dari surat kaleng. Namun,  setelah dipelajari ternyata isi surat itu valid. Hanya saja Mabes Polri belum mengungkap secara lebih gamblang mengenai kasus itu sehingga membuat bingung para pejabat di Batam, termasuk Nyat Kadir yang sekarang sudah tidak lagi menjabat sebagai wali kota.
pencairan dana untuk proyek
Setelah Tommy,  Mabes Polri giliran memeriksa Dirut PT Makmur Elok Graha, Kemal Syamsuddin sebagai saksi. PT Makmur Elok Graha adalah anak perusahaan Artha Graha yang menggandeng Pemerintah Kota Batam untuk membangun wahana wisata di Pulau Rempang.
Kalau memang proposal dan MoU mengenai KWTE di Pulau Rempang dipakai untuk mendapatkan kredit di bank plat merah dan duit telah dicairkan, tentu sangat mengejutkan. Janggal rasanya bank langsung mengucurkan dana triliunan rupiah, padahal proyek belum berjalan. Bukankah biasanya bank mengucurkan kredit secara bertahap sesuai dengan kemajuan proyek, dan meminta jaminan terhadap kredit tersebut.
Bisa jadi Tommy telah melakukan pembebasan lahan di kawasan Pulau Rempang dengan dana kredit. Bisa juga sebagian dari dana yang dialokasikan untuk proyek KWTE Rempang dialihkan ke proyek lain.
Kalau memang terjadi seperti itu, tentu yang paling berkepentingan adalah bank pemberi kredit, Tommy Winata, serta PT Makmur Elok Graha. Lalu apa hubungannya dengan para pejabat dan mantan pejabat di Pemko Batam-Otorita Batam? Melihat dasar hukum yang dipakai penyidik adalah dugaan terjadi tindak pidana korupsi, besar kemungkinan melibatkan dana dari bank pemerintah atau pembebasan tanah negara.
Agar tak membingungkan khalayak, lebih baik Mabes Polri segera mengungkapkan duduk persoalan kasus itu. Setidaknya biar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan publik. Informasi yang tidak lengkap bisa memicu munculnya rumors dan fitnah, apalagi di Pulau Bintan juga akan dibangun proyek KWTE yang nilai investasinya mencapai Rp 24 triliun.
Pada saat ini kawasan Batam, Bintan, dan Karimun tengah bersiap menarik datangnya para investor. Kawasan-kawasan tersebut perlu dipersiapkan menjadi lokasi yang kondusif, bebas dari sengketa dan persoalan-persoalan yang dapat membuat para investor membatalkan rencana investasinya.
Kalau memang ada penyimpangan dalam proyek KWTE di Rempang, tentu Mabes Polri harus menelusuri dan mengungkap dalam waktu cepat. Kalau persoalan itu berlarut-larut dan tanpa fakata yang kuat, tentu akan mengganggu upaya menarik investor ke wilayah Batam.
Di sisi lain, sikap waspada dan hati-hati perlu tetap ada. Jangan sampai prinsip good governance (tata kelola yang baik) menjadi terabaikan oleh keinginan menarik sebanyak mungkin investor ke wilayah ini.(*)