Hobi Presiden Mencipta Lagu

TAK semua memberi respek positif  pada hobi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang suka menciptakan lagu. SBY meluncurkan album Rinduku Padamu  diluncurkan pada 28 Oktober  lalu.
Album rekaman bersampul biru itu berisi 10 lagu ciptaan SBY, yang dinyanyikan sejumlah artis seperti Ebiet G Ade, Widhi AB Three, Dea Mirela, dan Kerispatih. Dalam kesempatan itu SBY juga langsung mendaftarkan hak cipta lagu-lagu tersebut ke Departemen Kehakiman dan HAM, yang oleh sejumlah kalangan ditafsrikan sebagai sentilah terhadap Malaysia.
Seperti diketahui, banyak karya cipta bangsa Indonesia yang diklaim Malaysia sebagai karya cipta pihak di Negeri Jiran itu. SBY juga sekaligus ingin memberi sinyal perlunya perlindungan hukum terhadap para pencipta karya seni dan intelektual sehingga tidak terus menerus menjadi korban para pembajak.
Mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) termasuk orang yang kurang respek pada hobi SBY dalam mencipta lagu sekaligus meluncurkannya. Gus Dur menyentil SBY dengan kalimat, “Ada krisis begitu besar kok malah ngarang. Padahal kenyataannya, SBY kurang perhatian terhadap masalah kemiskinan, kebodohan. Eh, malah ngarang lagu.”
Menurut pandangan Gus Dur, mencipta lagu tak lebih sebagai pelampiasan SBY yang melihat  begitu banyak krisis di Indonesia. Dalam kesempatan itu Gus Dur memberi saran agar SBY menjadi pemimpin yang berani melawati dan menghadapi krisis multidimensional tersebut.
SBY sendiri  mengungkapkan, menciptakan lagu di sela-sela waktu senggangnya. Ia menyebut, semua orang, termasuk para pejabat, mempunyai hobi untuk mengisi waktu senggang di tengah kesibukan pekerjaan.
SBY mengaku punya hobi main musik dan mencipta lagu, sedang orang lain bisa saja punya kesukaan mancing, main golf, maupun aktivitas lainnya. Rasanya wajar saja SBY sebagai manusia normal mempunyai hobi dan mengekspresikannya dalam bentuk album sehingga dapat dinikmati oleh orang lain.
Hobi SBY tersebut sebenanrnya tak bisa dikaitkan dengan posisinya sebagai presiden. Selain bersifat pribadi, juga tidak ada yang salah, bahkan punya unusr positif cukup kuat. Alangkah ironisnya kalau seorang pemimpin ternyata punya hobi negatif, seperti bermain judi, mabuk, dan hal-hal bersifat maksiat lainnya.
Kalaupun SBY dianggap belum dapat menghantarkan bangsa ini keluar dari krisis yang membelit, tentu tidak ada korelasinya dengan mencipta lagu. Justru melalui lagu seseorang bisa memberikan edusi atau menggerakkan orang lain untuk bertindak produktif.
Memang ada syair-syair lagu yang bisa memicu pendengarnya bertindak agresif atau destruktif. Namun syair lagu-lagu yang diciptakan SBY syarat dengan makna, mulai dari kecintaan kepada pihak lain, kebersamaan, dan solidaritas sosial. Tinggal bagaimana warga masyarakat yang menyimak lagu-lagu itu memberi respon.
Di alam demokrasi, sah-sah saja Gus Dur menyentil hobi SBY. namun di sisi lain, rakyat tentu menginginkan para pemimpinnya –baik pemimpin formal maupuninformal– saling bergandengan tangan untuk bersama-sama mengurai krisis yang terjadi. Tidak ada sebuah bangsa pun yang dapat mencapai tujuan nasionalnya secara sendiri-sendiri.
Dalam kenyataan para tokoh bangsa ini tak ampu menyatukan langkah dan pikiran untuk menghadapi persoalan secara bersama-sama. Berbagai dialog yang selama ini dilakukan masih kental bernuansa kepentingan politik praktis jangka pendek.
Tendensi terhadap kekuasaan begitu kuat sehingga substansi sebenarnya menjadi kabur, bahkan hilang. Sebelum semuanya menjadi sangat terlambat, harus segera digalang dengan serius solidaritas sosial.
Menggerakkan solidaritas sosial di kalangan akar rumput akan menjadi lebih mudah tatkala para pemimpin dan tokoh bangsa ini tak lagi memikirkan dirinya sendiri serta merasa paling benar. Kalau para pemimpin dan tokoh dapat memberi contoh riil dalam menggalang rasa solidaritas sosial, kalangan akar rumput tentu akan terinspirasi.
Terlalu kecil rasanya untuk memperdebatkan hobi berkesenian seorang pemimpin. Lebih produktif dan positif memberikan apreasiasi sewajarnya sehingga jalur komunikasi tetap terjaga agar terhindar kesalahpahaman. (*)

Advertisements

Saling Bermanuver untuk Pilpres 2009

PARA calon presiden pemilu 2009 mulai melakukan berbagai manuver politik. Setelah Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mendeklarasikan diri sebagai calon presiden,  KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mendadak mengunjungi kediaman mantan Presiden Megawati Soekarnoputri di Jl Teuku Umar, Jakarta, Selasa (2/10).
Orang dekat Megawati, Tjahjo Kumolo, menyebut isi pertemuan Gus Dur dan Megawati tak jauh dari pemilihan presiden (pilpres) 2009. Tampaknya kedua tokoh yang pernah disebut sebagai dwi tunggal di awal reformasi itu menjajagi kembali komunikasi politik yang sempat memburuk ketika Gus Dur dilengserkan dari kursi kepresidenan pada 24 Juli 2001 lalu.
Megawati sempat dituding ikut melengserkan Gus Dur  sehingga hubungan keduanya merenggang. Gus Dur bahkan mencoba maju lagi dalam pilpres 2004 meski kemudian dinyatakan tidak lolos tes kesehatan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Bursa calon presiden kian seru ketika Wakil Presiden yang juga Ketua Umum DPP partai Golkar Jusuf Kalla memberi sinyal bisa saja dalam pilpres 2009 mendatang berpisah dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam acara buka puasa bersama dengan pimpinan fraksi DPR di Jakarta, Selasa,  Kalla menyatakan partainya akan menentukan sikap pada awal 2009.
Alasan Kalla cukup masuk akal. Kalau Partai Golkar terlalu dini bersikap justru akan menimbulkan situasi kontraproduktif karena posisi Kalla sebagai wakil presiden sangat dilematis.
Namun, sinyal bahwa Partai Golkar dan Kalla bisa saja berpisah dengan SBY juga dapat memicu suasana tidak nyaman di pemerintah. Sebagai figur yang bisa dipastikan akan ikut lagi dalam pilpres 2009, wajar saja  kalau SBY mulai mengambil jarak dan lebih percaya kepada para loyalisnya di kabinet.
Inilah keunikan konfigurasi politik di Indonesia. Seorang wakil presiden mempunyai basis politik yang berbeda dengan presiden, dan pada pilpres berikutnya ada kemungkinan saling berhadapan sebagai rival.
Para analis memperkirakan, pada pertengahan tahun depan,  perhatian SBY, Kalla, dan sebagian dari para menteri di kabinet, sudah terpecah. Selain memikirkan tugasnya sebagai pejabat negara, mereka juga disibukkan dengan persiapan pemilu. Dengan kata lain, dalam kondisi seperti itu pemerintahan sudah tidak efektif lagi seperti waktu-waktu sebelumnya.
Apalagi kalau pada awal 2009 mendatang Partai Golkar sebagai pemenang Pemilu 2004 dan kini menjadi partai pendukung pemerintah, mendeklarasikan calon presiden dan memutuskan berpisah dengan SBY.
Praktis jalannya  pemerintahan boleh dibilang mengalami stagnasi. Pemerintahan hanya mengandalkan peran para birokrat yang secara formal tidak terlibat langsung dalam urusan politik praktis.
Oleh karena itu, Presiden SBY  perlu segera memikirkan bagaimana caranya agar sisa waktu pemerintahannya tetap berjalan efektif hingga presiden dan wakil presiden periode berikutnya remi memegang tampuk kekuasaan. Dengan kata lain perlu dipersiapkan figur-figur yang akan memainkan peran di kabinet manakala ada menteri yang mendadak mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai anggota parlemen atau presiden/wapres.
Perlu diingat, agenda politik apapun yang berlangsung di negeri ini, kepentingan rakyat tetap harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai hanya karena para pejabat tinggi sibuk berpolitik praktis terkait pemilu kemudian mengabaikan pelayanan, pengambilan keputusan bersifat segera, dan mengambil manfaat dari kedudukannya untuk kepentingan pribadi serta kelompok.
Pemerintah juga harus bisa menjamin netralitas jajaran birokrasi, para pegawai negeri sipil (PNS). TNI/Polri untuk tetap dalam posisi netral. Jumlah para abdi negara tersebut memang relatif cukup banyak, apalagi kalau ditambah dengan keluarganya. Tak pelak, para politisi seringkali tergelitik untuk mendekati dan memanfaatkan mereka.
Menjaga sikap netral menjadi sangat penting karena keberadaan mereka hanya untuk kepentingan negara dan masyarakat luas,  bukan untuk orang per orang, kelompok, dan partai politik. Siapapun yang nantinya memegang kendali kekuasaan eksekutif, jajaran birokrasi dan TNI/Polri harus tetap melaksanakan tugasnya.(*)