DPRD di Era Komunikasi Canggih

GUNA menyelesaikan ‘sengketa’ peraturan daerah (Perja) Pajak Penerangan Jalan  (PPJ), dua kubu berseberangan di DPRD Kota Batam harus berangkat ke Yogyakarta untuk meminta petunjuk pakar hukum di Universitas Gadjah Mada (UGM). Tapi tidak disebutkan siapa ahli hukum di UGM yang akan dimintai petunjuknya.
Kedua kubu masing-masing ngotot dengan pendiriannya. Satu kubu menginginkan revisi Perda No 15/2001 tentang PPJ. Kubu lainnya menolak revisi, karena perda itu baru saja direvisi pada 6 September 2007 dan baru akan diberlakukan awal tahun 2008.
Di Yogyakarta, kubu yang mendukung revisi perda itu akan meminta petunjuk ahli UGM. Sebaliknya kubu yang menolak revisi akan “memonitor saja”.
Menariknya, untuk mendengar pendapat ahli, puluhan anggota Dewan harus berangkat sehingga berimplikasi pada biaya. Bisa dibilang, ini sebuah bentuk pemborosan anggaran.
Tapi mereka sudah berangkat. Sebanyak 21 anggota Dewan dari kedua kubu sudah terbang ke Yogyakarta. Untuk itu, mereka menghabiskan ongkos Rp 119,7 juta untuk transportasi dan beragam biaya selama tiga hari di sana.
Luar biasa. Seandainya para wakil rakyat itu sedikit ‘putar otak’, tentu tidak perlu menghabiskan ongkos sampai ratusan juta hanya untuk mendengar pendapat ahli di era komunikasi canggih saat ini. Misalnya memanfaatkan internet dan teknologi komunikasi yang sudah sedemikian majunya. Mereka bisa menggunakan email atau bisa juga menggelar teleconference.
Dengan email misalnya. Para pimpinan dan anggota Dewan bisa menyusun pertanyaan dan membuat gambaran secara mendetail mengenai kondisi riil di Batam terkait perda penerangan jalan. Kemudian disampaikan kepada ahli UGM itu untuk menjawabnya. Dengan sistem ini, biaya yang dikeluarkan hanya beberapa ribu rupiah.
Atau menggunakan teleconference. DPRD dan Pemerintah Kota Batam mestinya bisa menjalin kerja sama dengan perusahaan telekomunikasi yang ada untuk keperluan seperti itu. Sehingga bisa menekan biaya. Logikanya, semahal-mahalnya teleconference, pasti masih lebih murah dibandingkan 21 anggota Dewan terbang ke Yogyakarta.
Jika para anggota Dewan yang terhormat memang berniat untuk mengirit anggaran yang tentunya berasal dari rakyat, tentu mereka akan putar otak untuk bagaimana semaksimal mungkin bisa menekan pengeluaran. Tapi kalau mind set-nya masih bagaimana caranya menghabiskan anggaran, maka cara yang ditempuh tetap akan seperti sekarang: konvensional dan boros.
Apabila pola seperti ini terus dilakukan, para anggota Dewan tentu punya banyak agenda bepergian ke luar daerah atau ke luar negeri. Implikasinya jelas, lagi-lagi terjadi pemborosan anggaran. Apalagi penyakit studi banding dan sejenisnya di kalangan DPRD telah menjangkiti DPRD di seantero negeri ini. Bila ada yang bisa menghitung ongkos jalan-jalan para anggota Dewan di seluruh negeri ini, mungkin mencapai belasan triliun atau bahkan puluhan triliun. Tapi kita tahu bersama bahwa dari jalan-jalan seperti itu, umumnya tidak menghasilkan banyak hal bagi kemajuan daerah.
Kembali ke kasus ‘sengketa’ PPJ di Dewan Kota Batam. Sudah saatnya memanfaatkan teknologi informasi untuk kelancaran kerja mereka sembari menghemat biaya. Apalagi Kota Batam nyaris tidak ada hambatan dalam penerapan teknologi tersebut.
Sebab, perlu diingat bahwa menjadi anggota Dewan adalah untuk mewakili rakyat. Memperjuangkan kepentingan rakyat yang ujungnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Ini prinsip. Bukan malah berdalih memperjuangkan nasib rakyat sambil memboroskan uang rakyat.(*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: