Mencurigai Surat Kaleng

SURAT kaleng seorang oknum pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemko Batam mendarat di  Habibie Center pada Juni 2007, lalu diteruskan ke Presiden SBY, dan oleh  Seskab Sudi Silalahi surat ini didistribusikan ke Kejaksaan, KPK, Tipikor, dan Mabes Polri.
Surat tersebut mengungkap adanya tindakan yang merugikan negara senilai Rp 3,6 triliun dalam nota kesepahaman (MoU) antara Pemko Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG), anak perusahaan milik bos Artha Graha, Tommy Winata,  20 Agustus 2004.  Dalam MoU tersebut, Artha Graha dan Pemko Batam akan bagi hasil selama 80 tahun dalam pengembangan kawasan wisata terpadu eksklusif (KWTE) di Pulau Rempang, Galang, dan Setokok.
Kepala Bareskrim Komjen (Pol) Bambang Hendarso menyebut, proyek tersebut tidak jalan tapi kucuran dana dari perbankan sudah cair dan mengalir ke mana-mana, termasuk ke sejumlah pejabat Pemko Batam.
Namun melihat perkembangan kasus ini cukup membingungkan. Sudi Silalahi mengaku tidak pernah mendistribusikan surat kaleng ini ke aparat penegak hukum. Tommy Winata yang diperiksa kemudian hanya sebagai saksi. Polisi lalu menyebutkan kalau pemeriksaan diarahkan ke pajabat Pemko Batam.
Di Batam, surat penyidikan oleh Mabes Polri menimbulkan kebingungan. Gubernur Kepri, Ismeth Abdullah  mengatakan, kesepakatan yang berbentuk MoU antar MEG dan Pemko Batam belum ada realisasi. Bahkan lahan yang dimaksud masih terkendala  status Relang yang tumpang tindih antara Pemko Batam dan OB. Artinya kalau ada bank yang mengucurkan dana untuk proyek ini, hal itu sangat sulit dipahami.
Kebingungan juga diungkapkan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan.Meski mempersilahkan saja aparat hukum melacak surat kaleng tersebut. Senada dengan Ismeth, Dahlan pun merasa bingung dengan surat kaleng yang seakan-akan ada proyek fiktif di Relang, padahal pengalihan hak atas lahan saja belum ada.
Sekretaris Kota Batam Agussahiman pun merasa heran dengan isi surat kaleng tersebut sehingga merasa tidak perlu menanggapi  surat kaleng itu. Meski mengakui ada MoU dengan perusahaan Tommy Winata yang menggunakan nama PT Mega Elok Graha pada 2004, namun rencana proyek KWTE tersebut  belum sempat diimplementasikan karena permasalahan lahan.
Terlepas dari taggapan sejumlah pejabat ini, terkesan kalau surat kaleng ini terlalu cepat dipublikasikan oleh aparat penegak hukum sehingga menimbulkan keresahan yang seharusnya tidak terjadi. Apalagi hal ini baru sebatas surat kaleng. Selain menelusuri isi surat tersebut, sebaiknya polisi pun menelusuri latar belakang si pengirim surat sehingga hal ini tidak menjadi fitnah yang  hanya menghabiskan waktu, pikiran, dan biaya.(*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: