Simalakama Harga Minyak Mentah

FLUKTUASI harga minyak mentah dunia membuat pusing pemerintah Indonesia. Sejak harga minyak mentah berada di atas 95 dolar AS per barel, pemerintah bersiap-siap melakukan revisi terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Kenaikan harga minyak mentah mengakibatkan melonjaknya beban subsidi BBM dalam APBN 2008 sehingga pemerintah merasa perlu meluncurkan ‘sembilan jurus’ untuk mengurangi defisit anggaran. Satu di antara sembilan jurus yang terus menjadi sorotan tajam kalangan masyarakat yaitu pengalihan penggunaan premium oktan 88 untuk kendaraan pribadi ke premium oktan 90 (pertamax) yang harganya lebih mahal.
Pemerintah beralasan, jurus tersebut terpaksa dikeluarkan agar subsidi BBM bisa dirasakan oleh kalangan yang membutuhkan, dalam hal ini adalah warga miskin. Pemerintah tak mungkin  menaikkan kembali harga BBM karena telanjur berjanji tidak akan melakukan langkah tersebut..
Kalau dicermati, rencana pengalihan penggunaan premium untuk mobil pribadi sama saja dengan menaikkan harga BBM. Hanya saja kenaikan itu tidak ditujukan kepada semua pengguna kendaraan bermotor, tetapi pemilik mobil pribadi.
Hingga saat ini pemerintah belum dapat memastikan skema teknis untuk melaksanakan rencana pengalihan penggunaan premium untuk mobil pribadi. Telah muncul berbagai wacana mengenai skema teknisnya.
Wacana pertama, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di tengah kota tidak lagi menyediakan premium oktan 88. Sedangkan penjualan premium oktan 88 di tempatkan di luar kota. Dengan demikian kendaraan umum dan sepeda motor yang akan mengisi bahan bakar harus pergi ke luar kota.
Wacana kedua, menggunakan smart chard alias kartu pintar. Smart card hanya diberikan kepada pemilik kendaraan umum untuk membeli premium oktan 88. Volume pengisian premium sudah dipatok sedemikian rupa untuk setiap kendaraan, sehingga pasokan premium, solar, dan minyak tanah ke pasaran menerapkan sistem kuota.
Wacana lainnya, kendaraan pribadi tetap boleh membeli premium oktan 88 namun hanya di SPBU tertentu dan jumlahnya sangat dibatasi. Dengan pengalihan dan pembatasan tersebut diharapkan terjadi penghematan untuk beban subsidi BBM mencapai Rp 45 triliun.
Meski rencana kebijakan itu tidak populer, namun mau tak mau pemerintah harus melakukan upaya untuk mengatasi kenaikan harga minyak mentah dunia. Kalau tidak melakukan langkah apapun, akibatnya akan lebih parah lagi yaitu  ‘pendarahan’ di APBN.
Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali segera menentukan skema teknis yang benar-benar mengandung risiko terkecil –terutama dari penyimpangan dan ketidakadilan– terkait pengalihan penggunaan premium oktan 88 untuk mobil pribadi. Selain itu pemerintah pusat harus segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah, terutama yang wilayahnya bakal terkena kebijakan baru tersebut.
Sebut saja Kota Metropolitan Jakarta. Sampai saat ini Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengaku belum pernah diajak berkoordinasi oleh pemerintah pusat dan Pertamina untuk mengalihkan penggunaan premium oktan 88. Pengaturan di wilayah Jakarta menjadi sangat urgent karena jumlah terbesar mobil  pribadi di negeri ini berada di Jakarta.
Selain itu,  harus diperhitungkan betul jangan sampai kebijakan itu menimbulkan kekacauan, karena ketidakstabilan keamanan, politik, dan ekonomi di Jakarta, dengan cepat akan merimbas ke daerah lain. Jangan sampai kebijakan itu membuat kesemrawutan dan kemacetan arus lalu lintas di Jakarta kian parah karena damapknya bisa memicu kerawanan di semua bidang.
Kalau pengaturan di Jakarta berjalan baik, tentu bisa dijadikan model bagi kota-kota besar dan daerah lain. Oleh karena itu, Jakarta dan kota-kota di sekitarnya seharusnya menjadi prioritas utama sebelum pemerintah merambah daerah lain.
Faktor lain yang tak kalah penting untuk diantisipasi adalah menekan angka inflasi sebagai akibat dari kenaikan harga barang dan jasa. Kebijakan pengalihan penggunaan premium oktan 88, ditambah rencana kenaikan pajak, dan tarif dasar listrik (TDL) pada penggunaan daya tertentu, pasti akan memicu kenaikan harga barang serta jasa.
Laju pertumbuhan ekonomi mau tak mau harus tetap terjaga sehingga dapat meminimalkan anjloknya daya beli masyarakat, munculnya  pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar, dan bertambahnya angka kemiskinan. Sebuah pekerjaan rumah yang pelik bagi pemerintah SBY-Kalla, mengingat tahun 2008 merupakan tahun terakhir pemerintahan mereka sebelum Pilpres 2009.(*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: