Krisis Hakim Konstitusi

KETUA Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, memberi mengeluarkan warning kepada DPR dan Mahkamah Agung. Jimly mendesak agar DPR dan Mahkamah Agung agar segera mengirimkan calon hakim konstitusi untuk menggantikan tiga hakim yang segera memasuki pensiun.
Dalam Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, ada tiga lembaga yang boleh mengajukan calon hakim konstitusi, yaitu lembaga kepresiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Masing-masing lembaga hanya boleh mengirimkan tiga calon, sehingga total hakim konstitusi berjumlah sembilan orang.
Mahkamah Konstitusi tidak bisa bersidang kalau jumlah hakim tidak mencapai tujuh orang, sehingga kalau yang masih aktif hanya enam orang, keputusan yang diambil cacat hukum. Padahal, Mahakamah Konstitusi punya tugas penting, terutama menyelesaikan sengketa pemilu , sengketa kewenangsn antarlembaga negara, melakukan uji materiil ketentuan hukum, dan permohonan DPR mengenai pelengseran presiden.
Tiga orang hakim konstitusi yang segera memasuki pensiun berasal dari usulan DPR dan Mahkamah Agung, sehingga kedua lembaga tinggi negara itu harus segera bertindak cepat. Apalagi, para calon harus dipublikasikan lebih dulu melalui media massa agar mendapat tanggapan dari masyrakat.
Hakim konstitusi yang ada sekarang akan berakhir masa tugasnya pada Agustus 2008 mendatang, sehingga secara keseluruhan juga harus dipersiapkan penggantinya. Beberapa pihak menilai para hakim konstitusi yang ada sekarang –kecuali yang memang bakal memasuki masa penisun– cukup kapabel dalam melaksanakan tugasnya.
Selama ini Mahkamah Konstitusi banyak mengeluarkan putusan mengejutkan dan sepintas terkesan kontroversial. Meskipun beberapa putusan itu sulit diimplementasikan oleh pihak yang terkena putusan itu.
Ambil contoh, putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada pemerintah agar mengalokasikan pos anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total anggaran di APBN. Hingga saat ini pemerintah mengaku tidak mampu melaksanakan putusan tersebut.
Begitu pula putusan Mahkamah Agung yang memberi peluang kepada calon independen dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Hingga saat ini pemerintah dan DPR belum dapat menyelesaikan penyempurnaan Undang-undang Pemerintah Daerah untuk mengakomodasi calon independen.
Lepas dari kontroversi mengenai putusannya, keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting di sebuah negara demokrasi. Di beberapa negara, keberadaan Mahmakah Konstitusi memang dinilai merepotkan pemerintah dan parlemen. Kemungkinan karena isi putusannya mengamputasi wewenang kedua lembaga tersebut.
Bisa jadi, dalam beberapa hal putusan Mahmakah Konstitusi ‘menjengkelkan’ pemerintah dan DPR. Putusan mengenai calon independen dalam pilkada bisa mengganggu eksistensi partai politik.
Selama ini calon kepala daerah harus mempunyai kendaraan politik agar dapat mengikuti pilkada. Oleh karena itu partai poltik menjadi bagian terpenting dalam proses pilkada. Tanpa mendapat dukungan dari partai politik –minimal 15 persen dari jumlah kursi di DPRD– seseorang tak bisa maju menjadi calon.
Dengan peluang calon independen, seorang kadidat tidak perlu lagi harus merangkul partai politik. Tak perlu pusing lagi melakukan negosiasi untuk menentukan besarnya ‘uang sumbangan’ kepada partai politik.
Partai politik yang mempunyai kepanjangan tangan di DPR seharusnya tidak berpikir negatif dengan cara menggantung pengiriman calon hakim konstitusi sehingga lembaga itu kemudian menjadi mati suri. Demikian pula jangan sampai DPR hanya mengirimkan calon hakim konstitusi yang dapat di- remote dari luar agar mengikuti kemauan para politisi.(*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: