Tawaran SBY Picu Blunder

* Soal Status Hukum Soeharto

BLUNDER. Itulah yang terjadi setelah Jaksa Agung Hendarman Supandji menemui Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut, putri tertua Soeharto, di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta, Sabtu (12/12007) dini hari. Hendarman bukan ingin menjenguk Soeharto yang tengah sakit keras di tempat itu, melainkan menyampaikan pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait penyelesaian kasus mantan penguasa Orde Baru itu.
Jaksa Agung mengaku, beberapa jam sebelumnya mendatangi RSPP, ia mendapat petunjuk dari SBY yang ketika itu tengah berada di Malaysia untuk melakukan kunjungan kenegaraan. Menurut Hendarman, Presiden memberi petunjuk agar menyelesaikan gugatan perdata yang diajukan pemerintah terhadap Soeharto dan Yayasan Supersemar, melalui perundingan di luar pengadilan sehingga menghasilkan win-win solution.
Rupanya langkah Hendarman memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Tim kuasa hukum Soeharto menyebut tawaran yang diberikan SBY melalui Jaksa Agung itu tidak etis. Alasannya, kurang tepat membahas masalah hukum di saat Tim Dokter Kepresidenen tengah berjuang keras memulihkan kondisi Soeharto yang memasuki masa sangat kritis.
Tim kuasa hukum Soeharto juga menyebut tawaran itu hanya sia-sia belaka karena perundingan di luar persidangan dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejaksaan Agung, yang telah dilakukan selama ini, menemui jalan buntu. Keluarga Cendana menolak keinginan pemerintah agar Soeharto membayar ganti rugi terkait penyalahgunaan penyaluran dana Yayasan Supersemar.
Tak pelak, majelis hakim Pengadilan negeri (PN) Jakarta Selatan yang mengadili gugatan perdata pemerintah itu melanjutkan persidangan karena upaya perdamaian di luar sidang gagal total. Pemerintah sendiri mengajukan gugatan pengembalian ganti rugi sebesar 420 juta dolar AS dan Rp 185,92 miliar, plus ganti rugi imateriil Rp 10 triliun.
Melihat blunder yang terjadi, SBY buru-buru menggelar rapat kabinet di rumah pribadinya di Puri Cikeas, Bogor. Hasilnya, SBY mementahkan kembali langkah yang dilakukan Hendarman. Ia bahkan menyebut pembahasan mengenai gugatan perdata terhadap Soeharto merupakan tindakan tidak etis.
Tentu saja pernyataan SBY tersebut menimbulkan tanda tanya besar, apa sebenarnya yang mendorong Hendarman datang ke RSPP pada dini hari untuk menyampaikan tawaran penyelesaian di luar sidang kepada keluarga Cendana. Apakah Hendarman salah menafsirkan petunjuk atasannya sehingga kemudian menimbulkan blunder?
Keluarga Cendana, melalui tim kuasa hukum, memang telah mengirim surat kepada Presiden SBY agar pemerintah mencabut gugatan perdata ke PN Jakarta Selatan, sebelum Soeharto menghembuskan nafas terakhir. Keluarga Soeharto menginginkan mantan presiden itu dapat terbebas dari tanggungan perkara ketika harus menghadap Yang Maha Kuasa.
Tentu saja keluarga Soeharto dan pengacara berharap pencabutan gugatan itu dilakukan tanpa syarat apapun. Rupanya keinginan tersebut menimbulkan dilema bagi Presiden SBY. Mencabut gugatan perdata tanpa syarat bukan tanpa risiko politik.
Di satu sisi, SBY telah menyatakan tetap menghormati Soeharto sebagai orang yang berjasa di masa lalu, namun persoalan hukum tetap jalan terus. Di sisi lain, kelompok yang tetap menginginkan agar kasus Soeharto jalan terus meski yang bersangkutan menginggal dunia, tak akan tinggal diam manakala gugatan dicabut tanpa syarat.
Pemerintah memang berkejaran dengan waktu untuk mengambil keputusan terbaik. Desakan untuk mengampuni Soeharto juga tak kalah kencang. Partai Golkar, yang punya anggota terbanyak di parlemen, bahkan secara resmi menyatakan akan berjuang keras mengupayakan agar Soeharto diampuni.
Dalam kondisi seperti itu, tak ada jalan lain kecuali melakukan kompromi. Harus ada sesuatu yang diberikan secara riil kepada bangsa ini oleh keluarga Cendana. Setidaknya keluarga Soeharto bersedia melepaskan klaim terhadap harta kekayaan yang kini tengah disengketakan dengan pemerintah.
Semisal melepaskan simpanan Tommy Soeharto di BNP Paribas, Inggris, sebear 6 juta euro, atau membayar utang PT Timor Putra Nasional (milik Tommy) ke Bank Mandiri Rp 4,5 triliun.(***)

One Response to “Tawaran SBY Picu Blunder”

  1. Menoli Moho Says:

    kami korban gempa dan tsunami nias yang belumter recovery, jika ada sumbangan dan kepedulian serta uluran tangan bisa melalui

    Bank BTN EBATARAPOS cab. Telukdalam 22065
    No.Rek : 10718-01-57-001078-2
    a.n : MENOLI MOHO
    Alamat : Hilimaenamolo, Kec. Maniamolo, Kab. Nias Selatan

    berapa pun nilai sumbangan anda sangat bermanfaat bagi kami
    salam keluarga kami

    Menoli Moho
    085360282661


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: