FTZ Ibarat Orang Menunggu Godot

IBARAT menunggu Godot. Itulah yang dialami Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) terkait dengan pelaksanaan Free Trade Zone (FTZ). Gaungnya sudah begitu membahana namun dalam kenyataan belum dapat diaplikasikan.
Daftar anggota Dewan Kawasan (DK) yang bertugas menjadi regulator di kawasan FTZ BBK hingga saat ini masih menjadi misteri. Padahal Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ismeth Abdullah yang berposisi sebagai Ketua DK sudah mengirimkan 25 nama calon
Dalam undang-undang disebutkan anggota dan Ketua DK ditetapkan oleh Presiden atas usulan Gubernur dan DPRD. Dalam usulan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ismeth memasukkan unsur Ketua DPRD, sejumlah birokrat, petinggi aparat keamanan, dan tiga ketua organisasi pengusaha.
Sesuai rencana awal, pada September tahun lalu Keputusan Presiden mengenai DK sudah diterbitkan. Namun harapan tersebut tak terwujud. Muncul kabar mundur hingga Desember 2007. Namun hingga 2007 berlalu hingga hampir satu bulan, tidak ada kabar lagi mengenai pengesahan DK.
Tak pelak muncul berbagai pertanyaan bernada pesimistis, apakah pemerintah serius menggarap kawasan BBK sebagai surga bagi investasi. Tak jelas betul di mana hambatan dari penerbitan Keputusan Presiden mengenai DK tersebut.
Hanya sejumlah rumor yang berseliweran, di antaranya susunan DK perlu dirombak agar masing- masing kawasan ada yang mengurus secara khusus, Maksudnya anggota DK dibagi menjadi tiga, yaitu khusus untuk Batam, Bintan, dan Karimun.
Pembentukan DK saja tidak menjamin FTZ bisa berjalan karena harus ada lembaga pelaksana yang disebut Badan Pengusahaan Kawasan (BPK). Untuk kawasan Batam bisa jadi pembentukan BPK tidak begitu menjadi masalah karena bisa dilakukan jajaran Otorita Batam (OB) yang berubah nama.
Namun muncul tafsir berbeda mengenai keberadaan OB. Sementara kalangan menyebut OB tidak bisa dibubarkan dan dilebur menjadi BPK, dengan alasan kedua lembaga itu mempunyai tugas berbeda.
Menurut kelompok ini, OB memiliki fungsi pembangunan infrastuktur, sementara BPK untuk percepatan pertumbuhan investasi. Namun ada juga yang berpendapat, fungsi pembangunan infrastruktur bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga OB hanya mengurus soal investasi.
Perdebatan mengenai posisi OB dan Pemko Batam memang sudah saatnya dihentikan karena justru kontraproduktif. Peran Pemko Batam seharusnya tetap mengacu kepada UU Pemerintahan Daerah, sedangkan OB bisa difungsikan sebagai BPK yang tugasnya mempercepat proses investasi.
Keruwetan mengenai FTZ rupanya membuat Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanadi mengecam keras situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Kalau terus berlarut-larut ia khawatir para calon investor dan pihak-pihak yang ingin mempromosikan kawasan BBK ke luar negeri beralih ke negara lain.
Kalangan organisasi penguasa juga kesulitan memberi panduan kepada para calon investor untuk bersedia berkpirah di Batam. Bagaimana mungkin memberi panduan kalau aturan baku belum ada dan bisa sewaktu-waktu berganti.
Harapan yang terus menerus kandas bisa menjadikan para pelaku usaha dan calon investor menjadi patah arang. Kerumitan birokrasi dan ketidaksinkronan antarinstansi seringkali menjadi biang keruwetan. Masih ditambah lagi berbagai conflict of interest kelompok di masyarakat mengenai lembaga yang menjadi regulator FTZ.
Ibarat mengikuti lomba lari, kita selalu berada di urutan paling buncit ketika start karena belum biasa menggalang koordinasi secara efektif. Setelah mampu ikut berlari, biasanya kita tidak mampu menjaga ritme sehingga makin lama makin kencang dan akhirnya berhenti sama sekali sebelum sampaike tujuan. Kita semua berharap nasib FTZ tidak seperti itu. (***)

One Response to “FTZ Ibarat Orang Menunggu Godot”

  1. ameng_ Says:

    K-PB2 (kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas) memang bukan perkara gampang.
    Bukan juga siapa yg bersuara lantang dia yg benar.
    Wartawan Tribun saya lihat sangat lemah melihat aspek legalitas nya. Terutama peraturan perundang-undang ttg kawasan khusus , banyak mengeluarkan pernyataan yg salah.
    Hemat saya, pengusaha itu dianalogikan sbg pemain.
    Nah dlm permainan wasit punya kewenangan penuh.
    Jadi aneh kalo pengusaha merengek minta duduk di dewan kawasan.
    Dewan kawasan itu mengatur banyak urusan diantaranya pengusaha.
    Dan pengusaha itu filosofinya adalah cari untung semata.
    Kemudian dilihat dari jadwal pembentukan Dewan Kawasan.
    Coba simak betul dalam PP 46,47,48 th 2007.
    disitu jelas disebutkan paling lambat 1 tahun dewan pengusahaan daerah , sudah dibentuk oleh Dewan Kawasan.
    Jadi yg perlu kita minta adalah jadwal nyata dari Gub.
    Jangan asal ngomong minggu ini, ato bulan ini dst dst.
    Terus Presiden itu memutuskan Dewan Kawasan atas usul Gub. Jadi bisa saja keputusannya usul Gub diterima ato dirubah ato ditolak. Itu hak prerogatif presiden.
    Presiden bukan tukang stempel Gub.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: