Fenomena Habibie

* Dicuekin Keluarga Mantan Presiden Soeharto

PERTEMUAN legendaris dua orang yang pernah berhubungan sangat dekat dan kemudian saling ‘bermusuhan’ terjadi di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta, Selasa (15/1). Mantan Presiden BJ Habibie terbang dari Frankfurt, Jerman, ke Jakarta untuk menengok Soeharto sejak 4 Januari lalu berbaring lemah di rumah sakit.
Pertemuan pertama sejak 10 terakhir itu berlangsung tragis. Selain tak bisa masuk ruang perawatan Soeharto, Habibie dan istrinya, Ny Ainun Habibie, sama sekali tak ditemui keluarga Cendana.
Habibie yang ditemani mantan Menteri Agama Quraish Shihab, hanya berada di ruang sebelah ruang perawatan Soeharto. Sangat berbeda dengan kunjungan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad dan Menteri Senior Singapura Lee Kuan Yeuw.
Ketika Mahathir dan istinya datang ke RSPP, tim dokter sengaja membangunkan Soeharto dari tidurnya. Soeharto dikabarkan meneraskan air mata dan balas memegang genggaman tangan Mahathir. Lee dan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah juga dapat masuk ke ruang perawatan.
Mendapat perlakuan tak mengenakkan tersebut, Habibie kabarnya sempat meradang, namun ditenangkan sang istri.Padahal, di era Orde Baru, Habibie dikenal sebagai anak emas Soeharto.
Kedekatan Habibie dan Soeharto bahkan sampai memicu munculnya berbagai rumor. Tak heran, Soeharto mengamini saja ketika MPR memilih Habibie sebagai wakil presiden pada 2007 lalu.
Gejolah politik yang begitu dahsyat pada 1998 membuat hubungan Habibie dan mentor politiknya itu tiba-tiba merenggang. Soeharto dan kelurganya menganggap Habibie berkhianat karena memihak kubu yang ingin melengserkan Jenderal Besar kelahiran Kemusuk, Yogyakarta itu.
Tim Dokter Kepresidenan punya alasan mengapa Habibie tidak bisa masuk ruang perawatan Soeharto. Sang dokter, Djoko Rahardjo, mengatakan keluarga Cendana didera kelelahan sehingga tidak bisa menemui Habibie.
Selain itu, pada saat bersamaan mesin CCCP (penyedot cairan) sedang diganti dari tubuh penguasa Orde Baru yang masih kritis tersebut. Oleh karena itu tidak boleh ada orang lain masuk kecuali tim dokter dan perawat.
Saat Mahathir datang, Soeharto sempat dibangunkan karena saat itu akan diperiksa oleh ahli syaraf. Sebuah kebetulan bagi Mahathir, sedangkan Lee Kuan Yeuw dan Sultan Bolkiah hanya melihat Soeharto dalam kondisi tidur.
Benarkah alasan itu? Bisa jadi benar. Namun, sangat mungkin keluarga Cendana memang tidak berkenan bertemu Habibie. Dalam beberapa kali kesempatan, Habibie secara terus terang mengungkapkan keinginan untuk bertemu Soeharto ibarat bertepuk sebelah tangan alias ditolak dengan berbagai alasan.
Intinya keluarga Cendana masih sakit hati dengan sikap Habibie di masa-masa sulit menjelang kejatuhan Soeharto. Apalagi, di era pemerintahan Habibie lah Soeharto mulai diperiksa sebagai tersangka kasus KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) oleh jajaran Kejaksaan Agung.
Fenomena tersebut menarik karena Habibie sudah berusaha keras menjalin rekonsiliasi dengan Soeharto dan keluarganya. Namun seolah tidak kata maaf bagi pria kelahiran Sulawesi Selatan yang sangat lama berada di kabinet Soeharto.
Tak heran muncul pertanyaan, kalau keluarga Cendana sampai saat ini tidak bersedia memaafkan Habibie, adilkah mereka mendesak pemerintah memaafkan dan mengampuni Soeharto? Pertanyaan yang logis. Boleh dibilang, Habibie punya jasa sangat besar terhadap pemerintahan Soeharto, mengingat pakar penerbangan itu kembali ke tanah air dari Jerman bukan atas keinginan sendiri tetapi permintaan Soeharto.
Rasanya, kesalahan Soeharto terhadap negeri ini tidak sebanding dengan ‘kesalahan’ Habibie terhadap mantan penguasa selama 32 tahun itu. Harus diingat, tanpa peran Habibie sekalipun, kejatuhan Soeharto dari kekuasaannya pasti akan terjadi
Keluarga Cendana harus instrospeksi secara lebih dalam sebelum menggalang simpati untuk mendapatkan pengampunan terhadap Soeharto. Setidaknya mereka harus bersedia memberikan kata maaf kepada para mantan pembantu Soeharto yang pada masa krisis ‘terpaksa’ atau ‘dipaksa’ keadaan berada di kubu lawan politik Orde Baru.(***)

Advertisements

Gejolak Tempe

KITA bangsa besar, bukan bangsa tempe. Kalimat itu disampaikan mendiang Presiden Soekarno dalam pidato 17 Agustus 1963. Melalui kalimat itu, Soekarno ingin menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tak boleh diremehkan oleh bangsa lain.
Namun 45 tahun kemudian, tempe menjadi bahan pembicaraan seru. Betapa tidak, para perajin tempe dan tempe mendadak bersuara lantang, bahkan menggelar demo besar-besar di Istana Presiden dan Gedung DPR, Senin (14/1/2007).
Mereka mengaku tak bisa lagi memproduksi dan berdagang tempe, yang konon merupakan makanan khas Indonesia, karena karena kenaikan gila-gilaan harga bahan baku berupa kedelai. Pada awal Januari 2007 harga eceran kedelai tertinggi Rp 3.450 per kilogram. Sejak November 2007, harga kedelai berangsur naik dengan cepat, mulai Rp 5.450 hingga Rp 6.950 per kilogram.
Harga lebih meroket lagi memasuki Januari 2008. Harga eceran kedelai mencapai Rp 7.250 per kilogram, atau mengalami lonjakan 110 persen dibandingkan dengan harga Januari 2007. Tentu saja kondisi ini membuat perajin dan pedagang tempe tidak berani melanjutkan usahanya karena tidak mungkin menaikkan harga jual kepada konsumen.
Biang keladi dari semua itu adalah dilepasnya kedelai ke mekanisme pasar sebagai konsekuensi logis dari perdagangan bebas. Mekanisme pasar tentu saja tergantung kepada keinginan para pedagang kedelai dalam menentukan harga.
Para perajin dan pedagang tempe menginginkan pemerintah kembali turut campur dalam mengatur harga kedelai, tidak begitu saja melepas ke mekanisme pasar. Harga menjadi tidak terkendali, juga karena para pemasok menjadikan momentum itu untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya melalui mekanisme harga jual.
Kondisi tersebut tentu saja menjadi pukulan telah bagi usaha kecil menengah, setelah mereka terkena dampak kenaikan berbagai bahan kebutuhan pokok lainnya akibat harga minyak mentah dunia tak terkendali. Padahal usaha kecil menengah (UKM) merupakan tulang punggung perekonomian negeri ini, sehingga masih mampu bertahan dari guncangan ekonomi makro yang terus terjadi sejak krisis 1997 lalu.
Golongan ekonomi lemah paling tersudut akibat kenaikan harga kedelai, kelangkaan minyak tanah bersubsidi, dan pasokan gas yang tidak lancar. Kalau tempe dan tahu menghilang dari pasar, tentu menambah kesulitan wong cilik untuk memenuhi konsumsi makanan sehari-hari. Harus diakui, tempe dan tahu merupakan lauk favorit bagi kelompok marginal karena selama ini harganya relatif murah dan mengandung nilai gizi lumayan.
Bagi kelompok berpunya, hilangnya tempe dan tahu tidak menjadi masalah besar. Dengan kemampuan ekonominya, mereka masih bisa membeli daging, ikan, atau lauk pauk lainnya Tidak dengan dengan masyarakat berpengahsilan kecil dan menengah.
Kenaikan harga kedelai itu seharusnya menjadi berkah bagi petani. Namun logika tersebut belum tentu benar karena mayoritas petani di Jawa dan daerah sentra pertanian lainnya mengalami gagal panen akibat bencana banjir.
Kalaupun ada petani yang tidak tertimpa musibah, keuntungan justru diperoleh para pedagang. Sebagaimana diketahui, para petani kita menjadi pihak yang sangat lemah dalam rantai perdagangan. Mereka kalah bargaining (tawar menawar) dengan para pedagang karena dihimpit kebutuhan yang yang mendesak.
Belum lagi harus bersaing dengan kedelai impor yang lebih bagus kualitasnya, lebih murah, dan jelas pasokannya. Tak pelak, pemerintah memang harus segera membuat skema untuk membantu para perajin tempe dan tahu, terutama dalam pengendalian harga.
Pengamat ekonomi Faisal Basri mengusulkan agar pemerintah memberikan subsidi kepada para UKM, terutama perajin tahu dan tempe. Memang muncul pertanyaan, apakah subsidi tersebut tidak mengganggu keuangan pemerintah. Dilihat dari sudut itu memang bisa mengganggu Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang kini terbebani oleh kenaikan harga minyak mentah dunia.
Namun, kalau pemerintah tidak mampu memberi solusi untuk mengatasi gejolah harga kedelai dan kesulitan yang dihadapi perajin tahu-tempe, berarti bangsa ini memang benar-benar bangsa tempe. Jangan sampai negeri ini tidak sanggup mengatasi kelangkaan tempe.(***)

Tawaran SBY Picu Blunder

* Soal Status Hukum Soeharto

BLUNDER. Itulah yang terjadi setelah Jaksa Agung Hendarman Supandji menemui Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut, putri tertua Soeharto, di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta, Sabtu (12/12007) dini hari. Hendarman bukan ingin menjenguk Soeharto yang tengah sakit keras di tempat itu, melainkan menyampaikan pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait penyelesaian kasus mantan penguasa Orde Baru itu.
Jaksa Agung mengaku, beberapa jam sebelumnya mendatangi RSPP, ia mendapat petunjuk dari SBY yang ketika itu tengah berada di Malaysia untuk melakukan kunjungan kenegaraan. Menurut Hendarman, Presiden memberi petunjuk agar menyelesaikan gugatan perdata yang diajukan pemerintah terhadap Soeharto dan Yayasan Supersemar, melalui perundingan di luar pengadilan sehingga menghasilkan win-win solution.
Rupanya langkah Hendarman memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Tim kuasa hukum Soeharto menyebut tawaran yang diberikan SBY melalui Jaksa Agung itu tidak etis. Alasannya, kurang tepat membahas masalah hukum di saat Tim Dokter Kepresidenen tengah berjuang keras memulihkan kondisi Soeharto yang memasuki masa sangat kritis.
Tim kuasa hukum Soeharto juga menyebut tawaran itu hanya sia-sia belaka karena perundingan di luar persidangan dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejaksaan Agung, yang telah dilakukan selama ini, menemui jalan buntu. Keluarga Cendana menolak keinginan pemerintah agar Soeharto membayar ganti rugi terkait penyalahgunaan penyaluran dana Yayasan Supersemar.
Tak pelak, majelis hakim Pengadilan negeri (PN) Jakarta Selatan yang mengadili gugatan perdata pemerintah itu melanjutkan persidangan karena upaya perdamaian di luar sidang gagal total. Pemerintah sendiri mengajukan gugatan pengembalian ganti rugi sebesar 420 juta dolar AS dan Rp 185,92 miliar, plus ganti rugi imateriil Rp 10 triliun.
Melihat blunder yang terjadi, SBY buru-buru menggelar rapat kabinet di rumah pribadinya di Puri Cikeas, Bogor. Hasilnya, SBY mementahkan kembali langkah yang dilakukan Hendarman. Ia bahkan menyebut pembahasan mengenai gugatan perdata terhadap Soeharto merupakan tindakan tidak etis.
Tentu saja pernyataan SBY tersebut menimbulkan tanda tanya besar, apa sebenarnya yang mendorong Hendarman datang ke RSPP pada dini hari untuk menyampaikan tawaran penyelesaian di luar sidang kepada keluarga Cendana. Apakah Hendarman salah menafsirkan petunjuk atasannya sehingga kemudian menimbulkan blunder?
Keluarga Cendana, melalui tim kuasa hukum, memang telah mengirim surat kepada Presiden SBY agar pemerintah mencabut gugatan perdata ke PN Jakarta Selatan, sebelum Soeharto menghembuskan nafas terakhir. Keluarga Soeharto menginginkan mantan presiden itu dapat terbebas dari tanggungan perkara ketika harus menghadap Yang Maha Kuasa.
Tentu saja keluarga Soeharto dan pengacara berharap pencabutan gugatan itu dilakukan tanpa syarat apapun. Rupanya keinginan tersebut menimbulkan dilema bagi Presiden SBY. Mencabut gugatan perdata tanpa syarat bukan tanpa risiko politik.
Di satu sisi, SBY telah menyatakan tetap menghormati Soeharto sebagai orang yang berjasa di masa lalu, namun persoalan hukum tetap jalan terus. Di sisi lain, kelompok yang tetap menginginkan agar kasus Soeharto jalan terus meski yang bersangkutan menginggal dunia, tak akan tinggal diam manakala gugatan dicabut tanpa syarat.
Pemerintah memang berkejaran dengan waktu untuk mengambil keputusan terbaik. Desakan untuk mengampuni Soeharto juga tak kalah kencang. Partai Golkar, yang punya anggota terbanyak di parlemen, bahkan secara resmi menyatakan akan berjuang keras mengupayakan agar Soeharto diampuni.
Dalam kondisi seperti itu, tak ada jalan lain kecuali melakukan kompromi. Harus ada sesuatu yang diberikan secara riil kepada bangsa ini oleh keluarga Cendana. Setidaknya keluarga Soeharto bersedia melepaskan klaim terhadap harta kekayaan yang kini tengah disengketakan dengan pemerintah.
Semisal melepaskan simpanan Tommy Soeharto di BNP Paribas, Inggris, sebear 6 juta euro, atau membayar utang PT Timor Putra Nasional (milik Tommy) ke Bank Mandiri Rp 4,5 triliun.(***)

Investor Pergi Tanpa Permisi

DATANG kelihatan wajah, pergi kelihatan punggung. Artinya, saat datang permisi, saat pergi pun harusnya permisi.
Tapi pepatah itu tak berlaku bagi beberapa investor asing yang menanamkan modalnya di Batam. Ketika masuk mereka cukup dipermudah, namun ketika keluar, mereka minggat begitu saja tanpa permisi. Padahal mereka berbisnis di Indonesia, sebuah negara yang menjunjung adat ketimuran (masihkah :).
Lebih menyakitkan lagi, mereka juga tidak memenuhi kewajibannya, yakni melunasi hak-hak para karyawan dan buruh. Sehingga nasib para pekerja menjadi tak menentu. Mau tak mau harus menghadapi hidup tanpa mata pencaharian, setidaknya sampai mendapatkan pekerjaan baru.
Rabu, 9 Januari 2008, Pihak Otorita Batam (OB) mengungkapkan bahwa selama tahun 2007, sedikitnya ada lima penanam modal asing (PMA) menutup usahanya dan menghilang tanpa melapor. Kepala Biro Hubungan Masyarakat OB Rusliden Hutagaol mengakui hal itu dan menyesalkan tindakan para investor tersebut. Padahal, OB lah yang memberikan izin investasi ketika masuk mereka masuk.
Lucunya, OB justru mengetahui adanya perusahaan hengkang dari media massa yang memberitakan mengenai aksi para buruh menuntut tanggungjawab pemilik modal. Dan OB baru sadar ketika para buruh itu kangsung menggelar unjukrasa di Kantor DPRD dan Kantor OB.
Ketidaktahuan OB mengenai hengkangnya investor sebenarnya tidak perlu terjadi jika saja lembaga itu selalu melakukan kontrol terhadap para investor, asing maupun domestik. Paling tidak investor yang mempekerjakan ratusan hingga ribuan orang.
Kenyataannya, seolah-olah OB hanya tertarik melakukan promosi untuk menarik investor baru dan menafikan investor lama. Tidak mau tahu apa yang terjadi pada investor yang sudah ada. Baik mengenai perkembangan usaha maupun apa saja yang dibutuhkan mereka demi kenyamanan berusaha.
Pada kesempatan itu Rusliden mengatakan, kendati ada investor hengkang, tetap saja ada peningkatan nilai investasi sepanjang tahun 2007. Dikatakan, investasi asing di Batam naik 56 persen dari 184.994.162 dolar AS (2006) menjadi 288.528.794 dolar AS.
Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bukanlah berita gembira apabila nilai investasi meningkat, tetapi juga ada persoalan yang ditinggalkan investor yang minggat. Karena seolah-olah nasib para pekerja dipermainkan.
Seperti hengkangnya PT Livatech Electronic dan Polestar. Hingga kini nasib ribuan buruh di kedua perusahaan itu masih tidak jelas. Sudah sewajarnya OB sebagai institusi yang bertanggungjawab pada investasi, ikut mencarikan jalan keluar bagi para buruh yang ditelantarkan itu. Misalnya mencari si investor untuk dimintai pertanggungjawabannya. Karena semestinya OB memiliki data mengenai asal-usul investor bersangkutan.
OB berjanji, ke depan akan membentuk tim monitoring yang terdiri atas Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Biro Humas OB, dan Bina Usaha OB untuk mengecek keaktifan PMA yang beroperasi di Batam. Tim ini bertugas memantau perkembangan PMA setiap bulan agar ketahuan jika berencana hengkang.
Sayang, tak lama lagi OB tugas akan berakhir dan digantikan oleh Badan Pengelola Kawasan (BPK) ketika status free trade zone (FTZ) sudah berjalan efektif di Batam. Maka upaya OB tersebut sepatutnya dilanjutkan oleh BPK. Satu hal lagi, selama ini seolah-olah kita terlalu mempermudah masuknya investor. Kemudahan investasi memang penting, namun sikap hati-hati juga tak kalah pentingnya. Kaburnya sejumlah investor asing tanpa permisi kiranya menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk lebih berhati-hati.(*)

Nyaman Berurusan dengan Birokrat

Masyarakat dan investor sangat mendambakan pelayanan yang mudah dan ringkas sehingga merasa nyaman ketika berurusan dengan para birokrat. Mudah-mudahan harapan ini bisa dipenuhi para pejabat yang baru dilantik.

Dahlan-Ria Rombak Kabinet

WALI KOTA Batam Ahmad Dahlan menata ulang kabinetnya. Sejumlah orang lama tergusur dan digantikan orang baru. Ada pula yang hanya berganti posisi dan ada yang tetap di posisi sebelumnya.
Secara prinsip, penataan ulang Struktur Organisasi Tatalaksana Kerja (SOTK) Pemerintah Kota Batam, bertujuan untuk meningkatkan kinerja kabinet Ahmad Dahlan-Ria Saptarika. Sehingga hal ini perlu mendapat sambutan positif dari kalangan pemerintahan serta masyarakat luas di Kota Batam.
Dahlan melantik 32 orang pejabat eselon II, 138 orang pejabat eselon III, yakni Kabid dan Sekretaris Badan/Dinas, 12 orang camat dan 12 orang sekretaris kecamatan, di Kantor Wali Kota .
Sejumlah figur muda masuk dalam kabinet baru Dahlan-Ria. Ini menarik, karena memang sudah sewajarnya kaum muda diberi peran. Namun demikian, orang-orang muda yang mendapat kepercayaan itu juga harus memiliki kemampuan manajerial serta ahli di bidang yang dipercayakan kepadanya. Demikian pula muka-muka lama yang kini kembali menjabat.
Warga kota ini sangat mengharapkan para pelayan masyarakat yang mampu mengembangkan gagasan, pikiran, karya, dan upaya nyata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di sini.
Seperti pesan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufik Effendi, bahwa para aparatur negara harus produktif dan akuntabel untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Mereka harus menjalankan tugas berdasar kebijakan yang telah ditetapkan Kementrian PAN yang bertumpu pada prinsip 4c, yaitu: Concept, yang berarti jelas konsepnya, komprehensif, dan inovatif. Competent, sesuai dengan kemampuannya, baik dari segi SDM maupun anggaran belanjanya. Connection, yakni hubungan antara satu unit organisasi yang satu dengan yang lain harus saling terkait. Serta Comitment, artinya pelaksanaan tugas harus dilaksanakan secara konsisten dan serius.
Bila prinsip 4c itu bisa dijalankan oleh para pejabat di lingkungan Pemko Batam, maka birokrasi kabinet Dahlan-Ria bisa berjalan efektif dan pada gilirannya bisa meningkatkan kesejahteraan bagi warga kota ini.
Secara spesifik, Batam ada daerah industri dan berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Sebagai daerah industri, banyak warga negara asing (WNA), baik pekerja maupun investor, bolak-balik ke kota ini. Nah, para pejabat itu sangat diharapkan bisa menjaga nama baik bangsa di mata WNA. Jangan sampai WNA yang berdiam maupun yang bolak-balik ke kota ini diperlakukan buruk sehingga semakin merusak citra bangsa yang belakangan semakin terpuruk.
Apalagi Batam kini menyandang status kawasan perdagangan bebas (free trade zone). Status ini menuntut kreativitas para pemimpin untuk bersama-sama mendukung peningkatan investasi asing maupun domestik. Masyarakat dan investor sangat mendambakan pelayanan yang mudah dan ringkas sehingga merasa nyaman ketika berurusan dengan para birokrat. Mudah-mudahan harapan ini bisa dipenuhi para pejabat yang baru dilantik.
Lagipula visi pembangunan Kota Batam adalah terwujudnya Batam menuju bandar dunia yang madani dan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Visi itu hanya bisa tercapai apabila setiap pemangku kepentingan cerdas memandang jauh ke depan serta menerjemahkan dalam tindakan sistematis dan terencana untuk mewujudkannya.
Satu hal lagi yang sangat penting, yakni laporan kekayaan para pejabat itu. Mereka harus segera menyerahkan laporan kekayaannya kepada lembaga audit untuk dicatat. Karena lazim kita dengar dan baca bahwa ada pejabat publik yang kekayaannya melonjak berkali lipat dibanding sebelum menjadi pejabat publik. Ini sangat penting untuk menjamin pemerintahan yang bersih.
Selamat untuk mereka yang dipercaya memikul tanggung jawab sebagai pejabat publik. Sangat besar harapan masyarakat di pundak Anda sekalian. Jadikanlah itu sebagai tanggungjawab moral yang harus dijalankan dengan jujur dan bersih demi kemakmuran bersama.(*)

Diskriminasi Hukum

STATUS tersangka yang diberikan kepada mantan Duta Besar (Dubes) RI di Malaysia, Jenderal (Purn) Rusdihardjo, memicu misteri. Publik baru tahu status tersebut setelah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mendadak menyampaikan kepada pers pada Kamis (3/1) lalu.
Padahal, mantan Kapolri di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut sudah berstatus sebagai tersangka sejak Maret 2007 lalu. Pada waktu itu KPK masih dipimpin Taufiequrrahman Ruki. Tak pelak muncul pertanyaan, mengapa pada saat itu Ruki tidak menyampaikan kepada publik mengenai status Rusdihardjo, padahal untuk kasus lain KPK begitu terbuka.
Muncul dugaan, Ruki sungkan (segan) mengungkapkan kepada publik karena sama-sama mantan perwira tinggi Polri. Rusdihardjo menyandang bintang empat di pundak sebelum pensiun dan menjadi Dubes, sedangkan Ruki pernah punya dua bintang.
Namun Ruki punya alasan tersendiri. Ia mengatakan, tidak akan kewajiban bagi KPK untuk mengumumkan kepada publik mengenai perkara yang tengah ditangani, termasuk status hukum seseorang.
Selain itu, ia beralasan untuk menjaga nama baik Indonesia di mata dunia internasional karena pada saat itu Rusdihardjo masih menjabat sebagai Dubes RI di Malaysia. Kurang etis mempublikasikan status tersangka seorang dubes padahal masih aktif berdinas.
Tentu alasan Ruki itu membuka peluang lebar untuk diperdebatkan. Dalam hukum ada prinsip yang menyatakan equality before the law (persamaan di depan hukum), artinya siapapun mempunyai kedudukan yang sama dan harus mendapat perlakuan sama ketika berurusan dengan hukum.
Seorang gubernur, wali kota, atau bupati yang terjerat kasus hukum dengan gamblang diungkapkan oleh KPK. Demikian pula para pejabat di sebuah departemen. Bahkan pada masa lalu, Ketua DPR Akbar Tandjung ditangkap dan ditahan Kejaksaan Agung tanpa ada upaya menutup-nutupi.
Upaya penegakan hukum itu dipublikasikan secara luas, sehingga dunia internasional pun mengetahui dengan gamblang. Toh semua itu tidak mengganggu nama baik negeri ini di dunia internasional.
Sebaliknya, dunia internasional semakin respek dengan negeri ini ketika melakukan tindakan tegas dan transparan terhadap orang-orang yang memang melakukan tindak pidana, pejabat tinggi sekalipun. Sebaliknya dengan memberikan pengecualian kepada Rusdihardjo, KPK menerapkan standar ganda.
Kasus itu sesungguhnya mencoreng muka kita di negeri orang karena terungkap informasi dari Badan Pencegah Rasuah Malaysia (semacam badan antikorupsi) yang menyebut adanya tansfer uang mencurigakan dari rekening pejabat Konsulat Indonesia di Penang. Dari penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dana mendurigakan itu mencapai Rp 13,8 miliar.
Belakangan terungkap praktik tidak terpuji di Kedubes dan Konsulat RI di Malaysia berupa pungutan liar bagi WNI yang hendak mengurus dokumen keimigrasian. Kasus tersebut melibatkan Duber Ri di Malaysia sebelum Rudihardjo, yaitu Hadi A Wayarabi Alhadar dan Kabid Imigrasi Suparba W Amiarsa.
Wayarabi telah divonis 30 bulan penjara, sedangkan Rusdiharjo belum dapat diproses lebih lanjut karena tengah tergolek di rumah sakit. Sesuai kebiasaan di KPK, besar kemungkinan Rusdihardjo, bakal dijebloskan tahanan setelah sebmbuh dari sakitnya.
Kurang fair rasanya kalau para tersangka/terdakwa lain dalam kasus pungutan liar tersebut menghuni sel tahanan, sedangkan lainnya tidak. Seorang tersangka/terdakwa memang tidak harus ditahan, apalagi kalau sudah mengembalikan uang yang jadi masalah.
Namun KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus mempertimbangkan kredibilitas dan kewibawaannya dari tuduhan diskriminatif. Akan muncul pertanyaan, kalau yang lain ditahan mengapa yang ini tidak? Meski harus diakui yang adil itu tidak harus sama.(*)

Perhatian Luar Biasa kepada Soeharto

 SOEHARTO,mantan penguasa Orde Baru, kembali menyedot perhatian. Jenderal Besar itu masuk Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta, Jumat (4/1). Macam-macam penyakit dideritanya pada usia 86 tahun ini.
Perhatian terhadap Soeharto seolah menenggelamkan kesulitan hidup yang dialami jutaan rakyat negeri ini akibat berbagai bencana alam, dan kelangkaan BBM bersubsidi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai harus melakukan rapat mendadak di Istana, Sabtu (5/1), seolah negara dalam kondisi gawat.
Wajar saja kalau ada kesan Soeharto tetap lah orang sangat berpengaruh meski sudah lengser dari kekuasaannya hampir 10 tahun lalu. Pengaruh Soeharto memang masih begitu kuat, tak heran para pejabat, mantan pejabat, serta tokoh masyarakat berbondong-bondong menjenguk ke RSSP Jakarta.
Agak unik juga fenomena tersebut. Kalau memang kondisi kesehatan Soeharto kritis, apa mungkin ia mengenali para pembesuknya. Selain itu, dalam kondisi sakit parah, seyogyanya pasien istirahat total, sehingga kunjungan banyak orang justru bisa mengganggu upaya dokter dalam melakukan recovery.
Di sisi lain, begitu Soeharto masuk rumah sakit, sontak muncul harapan agar perkara korupsi yang membelitnya dan tidak pernah bisa diadili dalam persidangan pidana, tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Begitu pula gugatan perdata yang diajukan Jaksa Pengacara Negara (JPN) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hendaknya dicabut saja.
Orang kemudian diajak bernostalgia membuka lembaran jasa-jasa Soeharto selama 32 tahun berkuasa. Tak berbekas lagi berbagai penyimpangan yang terjadi selama ia memegang tampuk kekuasaan. Seolah sirna oleh waktu dan imbauan untuk hanya mengenang jasa baiknya saja.
Sebagai bangsa yang besar, memang kita tidak boleh melupakan jasa-jasa para pemimpin. Namun berikanlah pernghargaan dan perlakuan yang proporsional, sepadan, dan tak berlebihan, sehingga membawa manfaat kepada orang bersangkutan dan bangsa ini.
Perhatian luar biasa kepada Soeharto akan memancing orang untuk membandingkan dengan perhatian terhadap para pendahulunya. Apakah Soeharto memberikan perhatian luar biasa pula kepada mantan Presiden Soekarno, mantan Wakil Presiden M Hatta, dan para founding father negeri ini.
Mereka juga sama seperti Soeharto, bukan manusia sempurna tanpa noda dan kesalahan. Namun mereka juga mempunyai jasa yang tak kalah banyak dengan Soeharto. Sayang perlakuan yang diberikan Soeharto kepada mereka ketika menjelang ajal, tak seperti Soeharto terima setelah lengser dari kekuasaan.
Saat itu tidak ada seorangpun yang berani mengeluarkan imbauan kepada Soeharto agar melupakan kesalahan pendahulunya, memberikan perlakuan terbaik terutama terkait perawatan kesehatan, dan memberi keleluasaaan kepada handai taulan untuk membesuk.
Memang, di masa tuanya Soeharto dan keluarganya tidak bisa hidup dengan tenang. Silih berganti aparat penegak hukum mengorek-orek kesalahan mereka di masa lalu. Toh hanya Tommy Soeharto yang sempat menghuni penjara karena dinyatakan terbukti terlibat dalam kasus pembunuhan seorang hakim agung dan kepemilikan bahan peledak/senjata api.
Sebagai bekas presiden, Soeharto pantas mendapat perhatian dari pemerintah. Namun, warga yang sekarang merana di lokasi-lokasi pengungsian, antrean panjang minyak tanah, kelangkaan listrik, dan melonjaknya harga minyak mentah dunia, tetaplah lebih penting.(*)